Penyuap Anggota Komisi V DPR Divonis 4 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta kepada terdakwa Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.

Hakim menilai Abdul Khoir terbukti melakukan korupsi dengan menyuap anggota Komisi V DPR dan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Mengadili menyatakan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama, berulang, sebagaimana dakwana primer," ujar Ketua Majelis Hakim Mien Trisnawaty di Pengadilan Tipikor, Kamis (9/6/2016).

Dalam pertimbangannya, hakim menilai Abdul Khoir bertindak sebagai pelaku utama. Perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dan menghambat pembangunan rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara.

(Baca: Penyuap Para Anggota Komisi V DPR Dituntut 2,5 Tahun Penjara)

Selain itu, pemberian suap yang dilakukan Abdul Khoir dinilai merusak tatanan check and balances antara eksekutif dan legiasltif. Kemudian, tindakan korupsi tersebut melibatkan banyak pihak.

Sebelumnya, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Abdul Khoir dengan hukuman pidana 2,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Jaksa menilai, Abdul Khoir terbukti menyuap sejumlah anggota Komisi V DPR dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary.

(Baca: Pengusaha Akui Beri Rp 500 Juta untuk Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR)

Dalam surat dakwaan, Abdul Khoir dinyatakan menyuap sejumlah anggota Komisi V DPR, yakni kepada Damayanti Wisnu Putranti (PDI-P) sebesar 328.000 dollar Singapura dan 72.727 dollar AS, kepada Budi Supriyanto (Golkar) sebesar 404.000 dollar Singapura.

Kemudian, kepada Andi Taufan Tiro (PAN) sebesar Rp 2,2 miliar dan 462.789 dollar Singapura dan kepada Musa Zainuddin (PKB) sebesar Rp 4,8 miliar dan 328.377 dollar Singapura.

Selain itu, uang juga diberikan kepada Kepala BPJN IX Maluku Amran HI Mustary, sebesar Rp 16,5 miliar dan 223.270 dollar Singapura. Selain itu, sebuah ponsel seharga Rp 11,5 juta.

Pemberian uang tersebut dilakukan oleh Khoir untuk mengupayakan dana dari program aspirasi DPR RI disalurkan untuk proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara, serta menyepakati dia sebagai pelaksana proyek tersebut.