Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aliansi 99 Juga Laporkan KPAI ke Ombudsman karena Perppu Kebiri

Kompas.com - 02/06/2016, 01:08 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Aliansi 99 dari LBH APIK, Veni Siregar mengatakan, selain melaporkan dua kementerian ke Ombudsman RI, pihaknya juga melaporkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait terbitnya Perppu tentang Perlindungan Anak.

Dua kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA).

Menurut Veni, sebagai lembaga pemerintah yang ikut menggodok perpu tersebut sejak awal, KPAI tidak pernah memberikan salinan draf aturan yang dikenal sebagai perppu kebiri, ketika pihaknya meminta.

Hingga akhirnya, perppu tersebut sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan siap dikaji di DPR.

Veni mengatakan, KPAI sebagai lembaga penegak Hak Asasi Manusia (HAM) seharusnya merangkul masyarakat dan lembaga-lembaga sosial masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang yang sama.

Hal ini perlu dilakukan agar mendapatkan lebih banyak masukan. Sehingga, lanjut dia, pemecahan masalah terkait kekerasan seksual anak lebih menyeluruh.

"KPAI juga bagian dari lembaga negara atau lembaga HAM nasional yang memang seharusnya melibatkan peran serta masyarakat yang biasanya diajak kerja sama dalam proses penanganan perempuan dan anak perempuan korban kekerasan seksual," ujar Veni di Kantor Ombudsman, Rabu, (1/6/2016).

Selain itu, penekanannya tidak hanya sebatas pada hukuman bagi pelaku tapi juga pada rehabilitasi korban.

Sebelumnya, gabungan sejumlah lembaga sosial masyarakat yang menamakan diri Aliansi 99 melaporkan dua kementerian pemerintah karena dinilai telah melakukan maladministrasi dalam mengeluarkan perpu kejahatan seksual terhadap anak.

(Baca: Pemerintah Dilaporkan ke Ombudsman atas Tuduhan Maladministrasi Perppu Kebiri)

Padahal, dalam undang-undang nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pemerintah harus melibatkan masyarakat luas dalam menyusun perppu.

"Sebagai lembaga yang terakreditasi kami tidak dilibatkan dalam proses hukum ini," tutur Veni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com