Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Apa Golkar Krisis Kader, Kok Bisa Orang-orang Bermasalah Masuk?"

Kompas.com - 31/05/2016, 14:28 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto untuk membawa Golkar menjadi partai modern dan berintegritas dipandang hanya sebatas retorika.

Penempatan sejumlah kader yang pernah terlibat kasus hukum dalam struktur kepengurusan Golkar 2016-2019 dinilai menjadi gambaran bahwa Novanto lebih mementingkan faksinya.

Pengamat politik dari UIN Jakarta, Pangi Syarwi mengatakan, UU memang tidak melarang seorang mantan narapidana untuk kembali terlibat aktif dalam partai politik.

"Namun pertanyaan mendasarnya adalah apakah betul enggak ada lagi kader yang mempunyai integritas dan kredibilitas di internal Golkar? Apakah betul-betul sudah krisis kader? Kok bisa orang-orang bermasalah masuk?" kata Pangi, melalui pesan singkat, Selasa (31/5/2016).

Dari susunan kepengurusan yang dirilis pada Senin (30/5/2016) kemarin, setidaknya, ada tiga pengurus Golkar masa periode 2016-2019 yang pernah terlibat kasus hukum.

Mereka adalah Ketua Harian Nurdin Halid, Ketua DPP Golkar Bidang Pemuda dan Olahraga Fahd El Fouz, dan Ketua Pemenang Pemilu Wilayah Jawa Timur Sigit Haryo Wibisono.

Nurdin merupakan mantan terpidana kasus impor gula ilegal dan impor beras Vietnam.

Adapun Fahd adalah mantan terpidana kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah/DPID.

Sedangkan Sigit merupakan mantan terpidana kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnain.

"Kalau kita cermati dari awal, Setnov masih membawa kepentingan pragmatis dengan mendahulukan faksionalismenya. Jadi, selama kepentingan faksi didahulukan, walaupun tidak nampak ke permukaan, tentu saja akan mengganjal kinerja pengurus," ujar Pangi.

Ia menambahkan, Golkar ke depan akan memiliki pekerjaan rumah yang sulit diselesaikan jika struktur kepengurusan saat ini tetap dipertahankan. Terlebih, dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 mendatang.

Stigma negatif di masyarakat, kata Pangi, akan muncul apabila Golkar tetap mempertahankannya.

"Kesannya Novanto meremeh temehkan soal moral, kredibilitas, dan integritas pengurus Golkar yang baru," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com