Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P: Kendalanya, Ahok "Ngomong" Maju lewat Jalur Perseorangan

Kompas.com - 25/05/2016, 16:17 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya sulit mendukung Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilgub DKI 2017 jika lewat jalur perseorangan.

"Masalahnya Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) sudah ngomong kalau dia mau maju lewat jalur perseorangan, itu yang jadi kendala," kata Hasto di Kampus Universitas Padjadjaran, Bandung, Rabu (25/5/2016).

Hasto mengatakan, meski nama Ahok masuk ke survei internal PDI-P dalam penjaringan calon gubernur DKI Jakarta, hal itu tak menjamin bahwa PDI-P pasti akan mengusung Ahok.

"Yang jelas semua kan sekarang kami proses, yang dari eksternal semua kami proses, yang dari eksternal juga kami proses di survei internal ini," kata Hasto.

(Baca: Peluang PDI-P Usung Ahok Dinilai Cukup Besar)

Saat ditanya mengenai elektabilitas Ahok yang belum bisa disaingi figur lainnya, Hasto menjawab bahwa PDI-P tak akan menjadikan elektabilitas sebagai satu-satunya tolok ukur dalam mengusung calon gubernur.

"Elektabilitas itu kan hanya salah satu instrumen dalam memilih calon gubernur yang akan kami usung, masih ada pertimbangan lainnya," tutur Hasto.

(Baca: PDI-P Harus Perbaiki Hubungan dengan Ahok jika Serius Mengusungnya pada Pilgub 2017)

Ahok sebelumnya menegaskan akan tetap maju dalam Pilkada DKI 2017 lewat jalur perseorangan meskipun nantinya mendapat tambahan dukungan parpol seperti Golkar.

Ahok mengaku sudah membulatkan tekad untuk maju melalui jalur independen guna menghormati kelompok relawan pendukungnya, "Teman Ahok".

(Baca: Ahok Tetap Maju lewat Jalur Independen walau Nanti Dapat Dukungan Golkar)

Hingga Rabu pukul 16.00 WIB, salinan data KTP warga Jakarta pendukung pasangan Ahok-Heru Budi Hartono yang sudah terkumpul mencapai 884.816 data KTP. Syarat yang dibutuhkan hanya 532.000 data KTP.

Kompas TV Popularitas Ahok Tak Terbendung? (Bag. 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com