Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Harus Perbaiki Hubungan dengan Ahok jika Serius Mengusungnya pada Pilgub 2017

Kompas.com - 24/05/2016, 12:14 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Poltracking Institute Hanta Yuda menilai, keretakan hubungan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sangat mungkin untuk diselesaikan.

Hubungan Basuki alias Ahok dengan PDI-P tak seharmonis sebelumnya setelah ia memutuskan akan maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen.

Komunitas Teman Ahok menjadi basis pendukung Ahok. Upayanya ini dianggap PDI-P sebagai bentuk deparpolisasi.

(Baca: Peluang PDI-P Usung Ahok Dinilai Cukup Besar)

Hanta mengatakan, PDI-P harus memperbaiki hubungannya dengan Ahok jika serius mengusungnya dalam Pilgub DKI 2017.

"Menurut saya, keretakan hubungan antara PDI-P dengan Ahok bisa selesai karena Megawati (Soekarnoputri) selaku Ketua Umum PDI-P tidak memiliki sentimen yang tinggi kepada Ahok," ujar Hanta saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/5/2016).

Hanta mengatakan, sentimen Megawati terhadap Ahok berbeda dengan sentimen terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kalau sama SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), Megawati sudah benar-benar susah peluangnya untuk menjalin komunikasi karena keduanya untuk diajak bertemu pun hampir tak mungkin. Tapi kalau dengan Ahok beda. Megawati masih bisa menerima Ahok karena sentimennya beda," lanjut Hanta.

Selama ini, kata Hanta, baik PDI-P maupun Ahok menyadari nilai pentingnya masing-masing. Hal ini membuat komunikasi di antara keduanya dengan sendirinya terbangun.

"Jika PDI-P masih menggunakan kalkulasi politik realistisnya, mereka tak bisa terlalu keras mengkritik Ahok karena bagaimanapun juga mereka ikut mengusung Ahok di Pilgub DKI 2012. Kalau mereka terlalu keras mengkritik Ahok malah jadi preseden buruk bagi mereka," papar Hanta.

Ahok, dalam beberapa pernyataannya, mengatakan, meski maju lewat jalur perseorangan, dia yakin partai politik tidak bisa menjegalnya.

Ia mengaku sudah terbiasa berselisih paham dengan partai politik dan dia tetap bisa menjalankan pemerintahan dengan baik.

Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menanggapi pernyataan Ahok tersebut sebagai upaya deparpolisasi.

Indikator itu, kata dia, adanya upaya untuk meniadakan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah.

Hal ini disampaikan Prasetio dalam menanggapi langkah relawan pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, "Teman Ahok".

Menurut Prasetio, PDI-P akan melawan upaya deparpolisasi ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com