Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Bakal Tetapkan 1 Juni Hari Libur Nasional

Kompas.com - 25/05/2016, 06:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menyiapkan rancangan peraturan presiden tentang penetapan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Selanjutnya, setiap tanggal 1 Juni akan ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, hingga kini, rancangan perpres yang mengatur hal itu tersebut masih difinalisasi. Presiden akan segera menandatangani jika draf perpres selesai.

"Presiden Jokowi tak hanya menginginkan Pancasila dikenang dan diperingati atau hanya dilestarikan, tetapi juga benar-benar menjadi realitas dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia di berbagai aspek kehidupan," tutur Pramono seperti dikutip Kompas, Rabu (25/5/2016).

Pancasila, lanjutnya, diharapkan benar-benar dilakukan dalam laku seluruh bangsa Indonesia dan menjadi nyata hasilnya untuk masa depan Indonesia yang sejahtera.

Mengutip pidato Presiden Jokowi saat peringatan Hari Lahir Pancasila di Alun-alun Kota Blitar, Jawa Timur, 1 Juni 2015, Pramono menyebutkan, nilai-nilai Pancasila yang digagas proklamator kemerdekaan RI, Soekarno, harus terus diperjuangkan.

"Tanpa perjuangan, pesan dalam Pancasila tak akan menjelma jadi realitas. Presiden Jokowi mengajak rakyat bersatu padu dan bergotong royong mewujudkan cita-cita itu," ujarnya.

Dari informasi yang diterima Kompas, rancangan perpres tentang penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila sudah dibahas cukup lama dan berkali-kali di tingkat eselon I kementerian hingga tingkat menteri.

Sekitar dua bulan lalu, rancangan perpres itu dibahas di Sekretariat Negara dan Sekretaris Kabinet.

Selama ini, 1 Juni belum ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Lahir Pancasila dan sebagai hari libur nasional.

Di awal Orde Baru, 1 Juni malah pernah dilarang untuk diperingati, yang ada justru Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebelumnya sempat menyampaikan keinginannya agar pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai hari nasional. Menurut Megawati, hari tersebut harus menjadi hari peringatan lahirnya Pancasila.

(baca: Megawati: Saya "Nagih" SBY Tanggal 1 Juni Jadi Hari Nasional, Boro-boro...)

Saat menjadi pembicara kunci dalam seminar dan bedah buku Revolusi Pancasila di Jakarta Convention Center, Selasa (27/10/2015), Megawati mengungkapkan bahwa Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono pernah berjanji akan menetapkan 1 Juni sebagai hari nasional.

Menurut Megawati, 1 Juni dapat dimanfaatkan untuk memperingati hari kelahiran Pancasila dan momentum merekatkan bangsa.

"Saya nagih SBY pada tanggal 1 Juni jadikan hari libur nasional. Sampai hari ini pun boro-boro...," kata Megawati.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com