Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini Golkar Pilih Ketua Umum, Begini Mekanismenya

Kompas.com - 16/05/2016, 08:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, terus berlanjut dan memasuki hari ketiga, Senin (16/5/2016).

Jika tidak ada dinamika berarti, Partai Golkar akan memilih ketua umum barunya pada hari ini.

Sebelum pemilihan, akan terlebih dahulu dilakukan penyampaian pandangan umum oleh peserta Munaslub yang terdiri dari Dewan Pimpinan Daerah tingkat I serta organisasi sayap Golkar.

Penyampaian pandangan umum ini semula dijadwalkan selesai semalam. Namun, baru 12 dari 45 perwakilan yang sudah menyampaikan pandangannya.

Penyampaian pandangan umum molor karena sempat timbul kericuhan antara dua ormas Golkar yang tengah mengalami sengketa, Soksi dan Kosgoro.

(Baca: Sengketa Dualisme Kosgoro dan Soksi Berujung Ricuh di Munaslub Golkar)

Selain pandangan umum, komisi-komisi juga kemungkinan masih akan melakukan pendalaman.

"Paling cepat Senin malam ini pemilihannya, kalau siang mungkin tidak bisa. Kalau dinamikanya panjang, kemungkinan bisa selasa besok," kata Ketua Sidang Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar Nurdin Halid.

Mekanisme pemilihan sendiri sejauh ini disepakati melalui mekanisme voting tertutup sesuai pasal 25 tata tertib yang mengatur prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia.

(Baca: Pemilihan Ketua Umum Golkar Akhirnya Divoting Secara Tertutup)

Pemilih akan diminta melingkari nomor urut dan foto calon di bilik suara. Delapan bakal calon yang ada saat ini harus mendapatkan 30 persen dukungan atau 167 suara untuk bisa ditetapkan sebagai calon ketua umum.

Jika hanya ada satu bakal calon yang mendapat 30 persen suara, maka kandidat itu akan langsung ditetapkan sebagai ketua umum terpilih.

Namun, jika ada dua atau tiga bakal calon yang mendapat dukungan lebih dari 30 persen suara, maka akan dilangsungkan proses pemilihan putaran kedua.

Jika tak ada satu pun calon yang meraih angka 30 persen, maka tiga pemilik suara terbesar akan diambil untuk kembali bertarung.

Kompas TV Sistem "Voting", Setnov Serahkan ke Panitia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com