Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril Anggap sejak Awal Pengusutan Kasus Ongen seperti Tak Berarah

Kompas.com - 10/05/2016, 19:03 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Advokat Yusril Ihza Mahendra menduga, sejak awal pengusutan kasus Yulianus Paonganan alias Ongen dipaksakan oleh pihak kepolisian.

Menurut dia, putusan sela hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan Ongen telah membuktikan bahwa kliennya tidak melakukan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya.

"Dari awal saya sudah bilang ke penyidik bahwa kasus Ongen tidak ada unsur pidananya. Penyidikan kasus Ongen seperti tidak ada arah," ujar Yusril saat dihubungi, Selasa (10/5/2016).

Awalnya, Ongen dituding menghina Presiden Joko Widodo dengan mengunggah gambar Jokowi bersama artis Nikita Mirzani. Di gambar tersebut juga ada tanda pagar dengan kalimat yang dianggap mengandung unsur pornografi.

Namun, ternyata Ongen tak bisa dikenakan pasal penghinaan presiden karena bukan Jokowi langsung yang melaporkan Ongen.

"Kalau Jokowi tidak lapor kan tidak bisa, karena itu delik aduan," kata Yusril.

(Baca: Yulianus Paonganan alias Ongen Diputus Bebas oleh Hakim PN Jaksel)

Ongen kemudian dikenakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun, hal itu dipatahkan Yusril karena tidak ada unsur pornografi di dalam foto yang diunggah Ongen.

Lagi pula, yang pertama kali mengunggah foto itu adalah Nikita di akun media sosial miliknya.

Ongen juga dikenakan pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik. Setelah itu, berkas Ongen pun berkali-kali bolak-balik ke kejaksaan.

Menurut dia, penyidik Bareskrim terlalu memaksakan ke kejaksaan untuk menerima berkas perkara Ongen dan melimpahkannya ke pengadilan.

"Saya dengar akhirnya karena tekanan sana-sini, dilimpahin saja nanti, lihat di pengadilan. Waktu dilimpahkan, kami baca dakwaannya ngawur, tidak ada arah," kata Yusril.

(Baca: Kejaksaan: Meski Diputus Bebas oleh Hakim, Ongen Masih Bisa Ditahan Lagi)

Meski banyak opini yang dibangun, Yusril tetap meyakini bahwa kliennya tidak bersalah. Putusan hakim tersebut, kata dia, akhirnya membuktikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, sekalipun harus melawan penguasa.

"Hukum masih bisa ditegakkan walau dipengaruhi kekuasaan. Karena itu, saya mengajak rakyat, gunakan hukum untuk melawan kezaliman. Jangan takut dengan kesewenang-wenangan," kata Yusril.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com