Ketua DPRD DKI Akui Pernah Jadi Anak Buah Bos Agung Sedayu Group

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengakui bahwa ia pernah bekerja untuk Chairman Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

Prasetio merasa tidak masalah jika ia mengunjungi Aguan di kediaman bos perusahaan properti tersebut.

"Silaturahim kan tidak masalah, saya kan bekas salah satu karyawan beliau (Aguan)," ujar Prasetio seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/5/2016).

Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap anggota DPRD DKI dalam proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

Prasetio mengakui pernah satu kali mengikuti pertemuan di kediaman Aguan.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja pernah mengakui adanya pertemuan antara dia, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik, dan Prasetio di kediaman milik Chairman Agung Sedayu Group Aguan, beberapa waktu lalu.

Hal tersebut diungkapkan pengacara Ariesman, Adardam Achyar, seusai mendampingi pemeriksaan Ariesman di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Menurut Adardam, pertemuan itu terjadi secara kebetulan, tanpa direncanakan sebelumnya.

Selain itu, menurut keterangan Ariesman, pertemuan itu tidak secara spesifik membahas mengenai rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

Sebelumnya, kuasa hukum Sanusi, Irsan Gusfrianto, mengatakan, sempat terjadi pertemuan antara Sanusi, Taufik, dan Ariesman dengan Aguan.

Pertemuan itu dilakukan di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, awal Januari 2016.

Dalam pertemuan itu, kata Irsan, hanya dijelaskan bahwa pembahasan Raperda tentang Reklamasi membutuhkan waktu sekitar 1,5 bulan.

Prasetio sendiri telah dua kali diperiksa KPK dalam penyidikan terkait kasus dugaan suap anggota DPRD DKI dalam proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Sanusi, setelah ia diduga menerima uang dari Ariesman Widjaja.

Pemberian uang tersebut diduga terkait pembahasan Peraturan Daerah tentang Reklamasi.