Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha Akui Kepala BPJN IX Maluku Pernah Meminta Uang

Kompas.com - 27/04/2016, 20:17 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur CV Putra Mandiri Charles Franz mengakui bahwa Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary, pernah meminta uang kepada para pengusaha.

Diduga, Amran menjanjikan proyek pekerjaan kepada pengusaha yang memberikan uang.

"Pernah diminta, katanya untuk keperluan dia (Amran) di Balai," ujar Charles kepada Hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Menurut Charles, setelah Amran meminta uang, ia dihubungi oleh pengusaha Hong Arta John Alfred. Ia kemudian diminta untuk segera menghubungi pengusaha lainnya, yakni Henock Setiawan alias Rino.

Menurut Charles, Rino mengirim uang sebesar Rp 500 juta untuk Amran. Charles sendiri tidak mengetahui uang-uang tersebut dipergunakan untuk apa.

Menurut informasi yang ia terima, uang itu akan digunakan untuk keperluan Amran di BPJN IX Maluku.

Dana suksesi Selain Charles, seorang pengusaha lain bernama Herry juga mengaku diminta oleh Amran untuk mengumpulkan uang dari para pengusaha.

Menurut Herry, permintaan itu dilakukan Amran sebelum ia dilantik sebagai Kepala BPJN IX Maluku.

"Ada rencana suksesi Pak Amran untuk menjadi Kepala Balai," ujar Herry kepada Hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu.

Menurut Herry, dana suksesi yang diminta Amran tersebut merupakan bentuk dukungan berupa uang untuk mendanai operasional Amran menjadi Kepala BPJN IX.

Amran juga meminta agar ia dikenalkan dengan Alfred, dan beberapa pengusaha lainnya di Maluku. Herry mengatakan, para pengusaha pada prinsipnya bersedia untuk membantu Amran.

Pertemuan pertama dilakukan di Lumire, Jakarta, yang dihadiri oleh Herry, Amran, Alfred, pengusaha Abdul Khoir, dan rekan Amran bernama Imran S Djumadil.

Melalui Imran, Amran meminta agar para pengusaha menyediakan uang sekitar Rp 8 miliar. Penyerahan uang kemudian diatur oleh Alfred dan Abdul.

"Saya serahkan ke Pak Imran Rp 7 miliar, yang Rp 1 miliar saya tahan untuk operasional, entertain dan jasa saya," kata Herry.

Kompas TV Komisi V DPR Suap "Berjamaah"?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com