PKB: Istana Gelar "Karpet Merah" untuk Pendemo Menteri Desa

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding menilai, sangat banyak cara yang dilakukan berbagai pihak untuk menjatuhkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar.

Salah satunya adalah mengatur pendemo yang mengkritik penyaluran dana desa.

Dia pun heran kenapa para pendemo yang jumlahnya hanya sekitar 300 orang itu pun begitu mudah diterima pihak Istana. (baca: "Seksinya" Menteri Desa...)

"Istana gelar 'karpet merah' untuk mereka yang mendemo Menteri Desa," kata Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Karding enggan menyebut siapa pihak Istana yang memberi "karpet merah". Namun, pada 23 Maret lalu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung sempat menerima ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Forum Pendamping Dana Desa (AFPDS) Jawa Barat yang mendemo Menteri Desa.

"Saya lupa siapa ya orangnya," kilah Karding.

Karding menilai, demo tersebut hanya bentuk upaya mengembangkan opini tanpa fakta yang jelas. (baca: Muhaimin Tidak Terima Kursi Menteri Desa Diincar)

Dia lantas membandingkan demo tersebut dengan demo lain di Istana seperti demo para guru honorer hingga demo terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Meski dikuti lebih banyak orang dan berkaitan dengan isu yang menurut dia substansial, tetapi tidak ada perwakilan Istana yang menerima pendemo tersebut.

"Di politik modern seperti ini, enggak ada satupun gerakan yang enggak ketahuan," ucap Karding.

Sebelumnya, ketika dikonfirmasi Kompas.com, Pramono tidak mau berkomentar tentang tudingan PKB.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto telah membantah ingin merebut kursi menteri desa. Ia menegaskan, jika perombakan kabinet sepenuhnya menjadi wewenang Presiden Joko Widodo.

Meskipun Presiden berasal dari PDI P, namun partainya tak bisa mengintervensi begitu saja keputusan politik yang akan diambil Presiden.

"Jadi kalau ada yang mengatakan PDI-P rebutan untuk mendapatkan kursi Menteri Desa, itu sama sekali tidak benar," kata Hasto.