Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aset Properti Aguan, Bos ASG yang Dicegah KPK ke Luar Negeri

Kompas.com - 03/04/2016, 13:54 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak hanya terhadap Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk Ariesman Widjaja, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mencegah Chairman Agung Sedayu Group (ASG) Aguan Sugianto bepergian ke luar negeri.

Pencegahan terhadap bos perusahaan pengembang properti tersebut berdasarkan kepentingan penyidikan KPK dalam kasus dugaan suap anggota DPRD DKI Jakarta.

"Dicegah agar sewaktu yang bersangkutan dipanggil penyidik, yang bersangkutan tidak berada di luar negeri," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati melalui pesan singkat, Minggu (3/4/2016).

Pencegahan ke luar negeri itu diduga terkait suap sebesar Rp 2 miliar dari Ariesman Widjaja. 

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi. Baca: Terkait Kasus Sanusi, KPK Cegah Bos Agung Sedayu Bepergian ke Luar Negeri

Suap tersebut diduga terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Berbeda dengan Ariesman Widjaja yang merupakan profesional di jajaran Dewan Direksi PT Agung Podomoro Land Tbk, Aguan adalah pendiri sekaligus pemimpin imperium bisnis Agung Sedayu Group.

Aguan juga dikenal sebagai Wakil Ketua Yayasan Tzu Chi yang menularkan semangat berbagi kepada semua orang tanpa perbedaan. 

Nama Aguan memang tak bisa dilepaskan dari ASG. Dialah maskot ASG dan mengawali bisnisnya dari sebuah perusahaan kontraktor rumah pertokoan sederhana yang didirikan pada tahun 1979.

ASG kemudian berkembang pesat menjadi perusahaan pengembang properti yang disegani. Pada 1991, kelompok usaha ini berhasil membangun Harco Mangga Dua, yang merupakan Mal Elektronik terintegrasi pertama di Indonesia.

Kesuksesan tersebut segera diikuti dengan kesuksesan lainnya dengan pengembangan beberapa kawasan residensial dan komersial berskala besar, seperti Taman Palem seluas 200 hektar dan beberapa apartemen serta pencakar langit lainnya.

Termasuk proyek yang diklaim revolusioner sebagai kawasan dengan konsep one-stop-living yakni Kelapa Gading Square, di Jakarta Utara.

Ketika krisis moneter terjadi 1997-1998, banyak pelaku usaha properti Indonesia berguguran. Namun, ASG bisa bertahan dan tetap membangun.

Hingga kemudian mereka menorehkan jejak di sejumlah kawasan Jadebotabek dengan properti-properti skala besar.

Berikut aset dan portofolio milik Aguan dan ASG: 

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com