Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

April Mop dan Jumat Keramat

Kompas.com - 01/04/2016, 16:23 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Tak lama setelah hari berganti, Jumat dini hari tadi, notifikasi di ponsel saya tak henti-hentinya muncul di layar. Kabar operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rupanya menyita perhatian para editor. Tidak main-main memang karena ini adalah kabar OTT kedua di hari yang sama. Diskusi di Whatsapp pun mengalir deras.

Dalam satu rekaman video yang beredar, tampak wajah familiar Sanusi, anggota DPRD DKI dari Partai Gerindra yang dibawa masuk ke Gedung KPK. Keyakinan bahwa Sanusi yang diciduk KPK dikuatkan dengan mobil Jaguar yang membawanya. Sanusi kerap menggunakan mobil mewah itu dalam berbagai kesempatan. Apalagi bersamaan dengan OTT, petugas KPK juga menyegel ruangan pimpinan Fraksi Gerindra di DPRD DKI.

Upaya mengonfirmasi pun dilakukan ke pihak terkait, dari para pimpinan dan jubir KPK, pimpinan DPRD DKI, dan para pejabat Partai Gerindra. Tak satupun mau memastikan kabar bahwa Sanusi yang ditangkap.

Linimasa di Twitter juga mulai ramai membicarakan kabar OTT. Di antara lalu lintas komentar itu, ada dua hal yang menarik yakni kabar penangkapan terjadi menjelang 1 April 2016 dan di malam Jumat. Pikiran langsung tertuju ke April Mop dan Jumat Keramat.

"Jangan-jangan ini cuma April Mop? KPK nanti gelar konferensi pers lalu jubirnya bilang "April Mop! Kena deh kalian." Begitu kira-kira salah satu respons netizen dini hari tadi. Mungkin itu hanya gurauan.

Di negara-negara barat, April Mop disikapi santai sebagai hari menyebar hoax alias berita bohong yang bombastis. Kalaupun ada orang yang jadi korban berita itu, tak boleh marah.

Setiap tanggal 1 April, koran, TV, dan website di luar negeri seringkali memberitakan hoax yang dijelaskan di hari yang sama namun dengan porsi lebih kecil atau edisi berikutnya.

Meski menjadi lelucon saja, tidak jarang pembuatnya menyiapkan dengan serius dilengkapi grafis, foto, video, bahkan dibalut liputan khusus/eksklusif. Misalnya April Mop yang dibuat rutin oleh BBC atau raksasa teknologi Google.

Salah satu yang terkenal adalah berita soal smell-o-vision pada tahun 1965. Saat April Mop, BBC menyebut sedang menguji coba teknologi untuk menyalurkan bau/wewangian lewat siaran TV.

Konon, beberapa orang sampai menelepon stasiun televisi tersebut dan mengaku uji cobanya sukses. Saking legendarisnya hoax itu sampai dibuat ulang di versi web BBC pada 2007 dan Google pada 2013.

April Mop untuk mengerjai tokoh-tokoh politik juga hal biasa di Inggris. Pada masa kampanye pemilu Inggris tahun lalu, muncul hoax-hoax yang lumayan menyegarkan di tengah persaingan yg menegangkan.

Misalnya pengamat politik terkenal Inggris, Iain Dale, yang mengklaim menggantikan anggota parlemen dari Partai Konservatif, Lord Ashcroft, di Majelis Tinggi kemudian dapat gelar Lord Dale of Leicester Square. Leicester Square sendiri adalah kawasan Soho, yang menjadi tujuan wisata.

Dia juga mengatakan telah merilis buku terbaru berjudul David Cameron: Hero, Adonis, Possibly the Best Prime Minister in the History of Prime Ministers (David Cameron, Pahlawan, Adonis, Kemungkinan Perdana Menteri Terbaik dalam sejarah Perdana Menteri). Tentu saja semuanya cuma guyonan.

Di Indonesia, April Mop tak mentradisi. Namun, budaya menyebar hoax sepertinya malah tak hanya saat April Mop. Apalagi di tengah populernya layanan media sosial.

Seiring perkembangan teknologi hoax pun menyebar lewat SMS, BBM, Whatsapp, email, Facebook, Twitter, dan platform baru sekalipun.

Halaman:


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com