Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Inisiasi Penyusunan Dokumen IORA Concord

Kompas.com - 17/03/2016, 14:54 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri RI mengadakan pertemuan pertama Komite Ad Hoc untuk Indian Ocean Rin Association (IORA) Concord di Bali pada 16-17 Maret 2016.

Pertemuan dihadiri oleh 20 dari 21 negara anggota IORA, yaitu Afrika Selatan, Australia, Bangladesh, India, Indonesia, Iran, Kenya, Komoros, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Persatuan Emirat Arab, Seychelles, Singapura, Somalia, Sri Lanka, Tanzania dan Yaman.

Hanya Thailand yang tidak hadir.

Menurut Juru Bicara Kemenlu Armanatha Nasir, IORA Concord merupakan sebuah dokumen untuk menguatkan regionalisme dan kerja sama konkrit di kawasan Samudera Hindia, khususnya di bidang ekonomi.

"Concord dirancang sebagai dokumen yang dapat mendorong pemanfaatan peluang secara maksimal dan menjawab tantangan ekonomi di kawasan," ujar Armanatha, saat memberikan keterangan, di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2016).

Selain itu, Concord di antaranya juga akan ditujukan untuk mengatasi isu-isu perdagangan manusia, peredaran narkoba, imigran gelap dan pembajakan.

Rencananya, dokumen tersebut akan disetujui oleh kepala negara atau pemerintahan anggota IORA pada KTT pertama di Indonesia pada bulan Maret 2017.

Lebih lanjut, Armanatha menjelaskan, gagasan mengenai perlunya IORA Concord digulirkan oleh Indonesia dan disepakati oleh negara anggota pada pertemuan tingkat menteri (PTM) ke 15 di Padang pada 23 Oktober 2015.

"Komite tersebut direncanakan akan bertemu selama empat kali sampai penyelenggaraan KTT IORA tahun depan," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com