Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Jangan-jangan Ahok Sudah Bayar Rp 100 Miliar ke Nasdem

Kompas.com - 11/03/2016, 13:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira mempertanyakan pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyebutkan butuh dana Rp 100 miliar untuk diusung partai politik menjadi calon gubernur DKI Jakarta.

Ia penasaran bagaimana Ahok bisa mengetahui soal angka Rp 100 miliar itu. (Baca: Kalau "Nyagub" Lewat Partai, Bisa-bisa Rp 100 Miliar Enggak Cukup)

"Coba tanya Nasdem yang sekarang sudah mengusung dia, jangan-jangan sudah terima Rp 100 miliar dari Ahok," kata Andreas, saat dihubungi, Jumat (11/3/2016).

Andreas memastikan bahwa saat mengusung Ahok bersama Jokowi pada Pilkada DKI 2012 lalu, PDI-P tidak meminta mahar sebesar itu.

PDI-P hanya meminta dana untuk operasional kampanye yang jumlahnya tidak besar.

"Mana mau dia bayar Rp 100 miliar. Kita yang keluarin duit kampanye dari kampung ke kampung," kata Andreas. 

Ia juga meminta Ahok untuk tidak asal bicara mengenai mahar politik. Tudingan itu dinilainya bisa berdampak negatif bagi citra parpol, khususnya yang sudah mendukung Ahok saat ini. (Baca: Soal Mahar Politik Rp 100 Miliar, Fadli Zon Minta Ahok Tunjukkan Bukti)

"Kasihan nama baik partai yang sudah ngusung dia. Capek-capek mengusung. Kalau kami enggak ada urusan," ujarnya.

Ahok sebelumnya mengaku tidak mempunyai cukup uang untuk ikut Pilkada DKI 2017 melalui jalur partai politik.

Menurut dia, ikut pilkada melalui jalur parpol membutuhkan banyak uang untuk menggerakkan mesin partai.

Berdasarkan hitungan Ahok, dia harus mengeluarkan uang Rp 100 miliar untuk setiap parpol yang mengusungnya.

"Parpol enggak minta mahar lho, tetapi cuma minta anak ranting dan cabangnya bergerak," kata Ahok di Balai Kota, Kamis (10/3/2016).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com