Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Soesatyo: Pelapor Ade Komarudin adalah Caketum yang Stres

Kompas.com - 11/03/2016, 09:02 WIB
Dani Prabowo

Penulis

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim sukses bakal calon Ketua Umum Partai Golkar Ade Komarudin, Bambang Soesatyo, menilai, laporan terhadap Ade kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (KD) merupakan salah satu bentuk kampanye hitam menjelang Musyawarah Nasional Golkar.

Ade kembali dilaporkan ke MKD pada Kamis (10/3/2016) kemarin, karena sebagai Ketua DPR dianggap belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Bambang, bukan kali ini saja Ade mendapatkan serangan seperti itu.

"Mulai dari isu perjanjian tidak akan maju sebagai caketum, gratifikasi pesawat pribadi hingga yg terakhir LHKPN. Modusnya pun sama," kata Bambang dalam pesan singkat, Jumat (11/3/2016).

Tak hanya Ade, dalam laporan yang dibuat oleh Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih, Bambang dan salah seorang anggota timses lainnya, Ahmadi Noor Supit, juga disebut belum menyerahkan LHKPN.

Namun, Bambang menampik tudingan itu. Sebagai mantan pimpinan Fraksi Golkar, ia mengaku mengetahui siapa saja anggota fraksinya yang belum menyerahkan LHKPN.

"Pertanyaannya kenapa hanya Akom (Ade Komarudin) yang disebut-sebut? Kita bisa cek kok di KpK. Saya saja yang sudah serahkan LHKPN dibilang belum. Parah," kata dia.

Bambang menduga, penyerang Akom merupakan salah satu kandidat bakal calon ketua umum Golkar. Kandidat itu, dinilai Bambang, tidak siap kalah, sehingga menghalalkan segala cara untuk menang.

"Saya menduga pelakunya adalah caketum yang stres. Beginilah kalau ada caketum yang stres, nembak pakai peluru hampa," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com