Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MKD Akan Minta Daftar Anggota DPR yang Belum Laporkan Harta ke KPK

Kompas.com - 10/03/2016, 18:54 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Kehormatan Dewan akan menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta daftar anggota Dewan yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Merujuk data KPK, ada 203 anggota DPR yang belum menyerahkan LHKPN, termasuk Ketua DPR Ade Komarudin. (Baca: KPK: Baru 62 Persen Anggota DPR yang Laporkan Harta Kekayaan)

"MKD akan mengingatkan anggota supaya sesuai aturan mereka melaporkan harta kekayaan ketimbang KPK melakukan publikasi di media, misalnya," kata Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi, Kamis (10/3/2016).

Dasco memaklumi Ade yang hingga kini belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Kesibukan sebagai Ketua DPR membuat bakal calon ketua umum Partai Golkar itu belum melaporkan harta kekayaannya.

Ade tercatat sudah lima periode menjabat sebagai anggota DPR RI. Namun, berdasarkan catatan Tribunnews.com, Ade baru sekali melaporkan harta kekayaannya, yakni pada tahun 2001.

Saat itu, tercatat harta kekayaannya sebesar Rp 1.395.641.000 dan 1.459 dollar AS. (Baca: Ketua DPR Akui Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK)

"Banyak juga yang ternyata menurut kawan-kawan ketika terpilih lagi, itu terlewat melaporkan lagi. Bukan unsur kesengajaan juga," kata dia.

Ade sebelumnya mengaku belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Namun, ia berjanji akan menyelesaikan persoalan itu saat masa reses.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com