Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Pengawas KPK Dinilai Perlu Ada, asalkan...

Kompas.com - 07/03/2016, 19:56 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Adanya usulan mengenai pembentukan dewan pengawas dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dinilai sejumlah pihak akan melemahkan KPK.

Dosen Fakultas Hukum Unika Atmajaya Surya Tjandra menilai keberadaan dewan pengawas KPK sesungguhnya amat diperlukan.

Hanya saja, usulan yang diajukan selama ini terlalu ketat, karena turut mencampuri urusan KPK hingga ke masalah operasional.

"Tercampur-campur isunya. Walaupun, esensinya dewan pengawas itu butuh, sebagai mekanisme kontrol internal," kata Surya di Kampus Atma Jaya, Jakarta, Senin (7/3/2016).

Saat ini, lanjut dia, meski memiliki komite etik namun sifatnya hanya sementara dan tak permanen. 

Menurut Surya, yang belum terpecahkan adalah bagaimana agar dewan pengawas tersebut tetap ada namun fungsinya tetap seimbang. Tak malah menumpulkan taring KPK.

"Balancing-nya di mana, ini yang belum ketemu," ujarnya.

Surya pun mengusulkan agar dewan etik lebih mengurusi hal-hal berbau politik dan mengurusi negosiasi politik.

Dewan pengawas ini nantinya diharapkan dapat mewakili KPK dalam melakukan negosiasi politik dengan pihak pemerintah dan DPR.

KPK, menurutnya harus tegas berdiri sebagai lembaga di bidang hukum namun juga harus memahami politik. Dewan etik lah yang kemudian dapat mengisi fungsi tersebut.

"Kan butuh dukungan politik untuk kerja-kerjanya. Kita musuhin banget semua penguasa itu juga enggak bisa," kata Surya.

Dewan pengawas nantinya diharapkan dapat diisi tokoh-tokoh yang punya kekuatan politik, memiliki keberanian untuk berbeda pendapat namun juga bijaksana.

Sikap bijaksana itu dinilai perlu untuk menghindari kegaduhan-kegaduhan tak produktif, seperti perang antara KPK dan Kepolisian.

"Kan problemnya kemarin-kemarin gaduh terus. Gaduhnya enggak produktif," ujarnya.

Adapun tokoh yang menurutnya pantas misalnya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafi'i Ma'arif atau yang akrab disapa Buya Syafi'i.

"Misalnya Buya Syafi'i yang sudah enggak mikirin apa-apa. Jadi guru bangsa," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com