KPK Diminta Awasi Politik Uang sejak Pra-Munas Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawal proses Musyawarah Nasional Partai Golkar.

Tak hanya pada saat hari H penyelenggaraan munas, KPK diminta untuk bergerak pada pra-munas atau sejak sekarang.

Alasannya, menurut Donal, Munas Golkar melibatkan banyak pejabat publik, baik yang ikut maupun yang tidak mengikuti pencalonan ketua umum.

"Harusnya, KPK bisa bergerak sekarang. Negosiasi itu pasti dibuat saat pra-munas. KPK harus membidik sekarang," tutur Donal dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (3/3/2016).

"Potensi-potensi ketum yang melakukan politik uang harus dibidik secara jeli," kata dia.

Ia menambahkan, penyelenggaraan Munas Golkar penting untuk dikawal. Sebab, munas diibaratkan sebagai ring pertarungan antar-kader di Partai Golkar.

Jika dibangun atas dasar politik uang, tak menutup kemungkinan partai tersebut bisa kembali terbelah dua.

"Momen penting mengawal itu adalah pra-munas. Bagaimana upaya lobi-lobi itu dilakukan, deal-deal politik terhadap pemilik suara di Munas Golkar dilancarkan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK sempat memberikan pernyataan untuk tidak akan terlibat dalam pelaksanaan Munas Partai Golkar. (Baca: KPK Putuskan Tak Terlibat Munas Golkar)

KPK merasa tidak berwenang mengawasi proses internal partai politik.

"Kami tidak akan terlibat. Itu urusan partai," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief, Jumat (26/2/2016).

Menurut Laode, KPK tidak memiliki wewenang untuk ikut terlibat dalam urusan internal partai politik. Meski demikian, KPK berharap tidak ada praktik politik uang.