Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaduh Para Menteri dan Tak "Mempannya" Instruksi Jokowi...

Kompas.com - 01/03/2016, 07:41 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berulang kali meminta menteri-menterinya tidak menunjukkan perbedaan pendapat di ruang publik. 

Hal ini untuk menghindari kegaduhan.

Kegaduhan di internal kabinet dikhawatirkan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan dikhawatirkan berdampak negatif untuk iklim investasi nasional.

Pada sejumlah kesempatan, Jokowi selalu menekankan pentingnya soliditas kabinet. Pelaksanaan program akan cepat terealisasi jika para menteri saling mendukung.

Jokowi ingin regulasi antarkementerian/lembaga saling mendukung, sehingga mendoring iklim investasi di Indonesia lebih ramah.

Tujuan besarnya adalah memancing investor datang, membantu Indonesia memacu pembangunan infrastruktur.

"Hindari tabrakan (regulasi), tidak ada lagi menimbulkan polemik di publik, perbedaan pandangan hanya di forum rapat," kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (23/11/2015).

Kenyataannya, instruksi Presiden itu belum dilaksanakan penuh oleh menteri-menterinya. Masih ada saja pembantu Presiden yang saling kritik, saling sindir di ruang publik.

Alasannya demi kepentingan yang lebih besar, kepentingan umat. Tetapi, apa iya?

Menteri ESDM terganggu kolega

Terbaru, pada Senin (29/2/2016) kemarin, Menteri ESDM Sudirman Said merasa kerjanya terganggu oleh seseorang yang ia sebut sebagai koleganya.

Menurut Sudirman, koleganya itu selalu menghambat keputusan yang akan diambil khususnya terkait pengelolaan Blok Gas Masela. (Baca: Rizal Ramli Usul Sidang Kabinet Bahas Blok Masela Disiarkan Langsung)

Ia bahkan menganggap cara menghadapi sang kolega itu lebih berat dari cara menghadapi mafia.

"Kenapa saya sebut kolega itu lebih berat? Kalau yang ganggu itu mafia, betul-betul penjahat, kan menghadapinya enak, kalau ini (kolega) masa berbalas pantun," ujar Sudirman, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Berdasarkan catatan Kompas.com, Menteri yang kerap mengkritik kebijakan sektor ESDM adalah Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli.

Namun, Sudirman menolak menjawab ketika dikonfirmasi mengenai hal itu. (Baca: Rizal Ramli: Sudah Waktunya Harga BBM Diturunkan)

Dalam rencana pengelolaan Blok Masela, Sudirman mengatakan, rekomendasi tim independen adalah pembangunan kilang gas cair (LNG) dilakukan terapung di tengah laut (floating/offshore).

Akan tetapi, Jokowi belum puas dengan penjelasan tersebut karena masih ada perbedaan tajam.

Pendapat Rizal justru sebaliknya. Ia ingin pembangunan Masela menggunakan fasilitas darat dengan pipa (onshore).

Perbedaan pendapat soal Masela masih menjadi konsumsi publik hingga saat ini.

Pemerintah berjanji memutuskan dengan pertimbangan ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah setempat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com