Politik Uang di Bursa Caketum Dianggap Bisa Hancurkan Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior Partai Golkar, Indra Bambang Utoyo, beranggapan jika politik uang masih marak terjadi pada penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas), maka partai harapan Golkar untuk merebut kembali suara publik akan pupus.

Politik uang, menurut dia, menyebabkan hanya orang-orang yang punya uang bisa jadi ketua umum. Sikap dasar Golkar pun semakin ditinggalkan, yaitu musyawarah mufakat dan gotong royong.

"Kalau mau terus seperti itu (politik uang), harapan untuk Golkar enggak ada. Kalau Golkar enggak ada harapan, masa publik pilih Golkar," kata Indra di Jakarta, Jumat (26/2/2016).

"Kami sangat mengharapkan pada teman-teman untuk tidak memulai Munas ini dengan politik uang," ujarnya.

Indra enggan menyebutkan kandidat-kandidat calon ketua umum mana saja yang terlibat politik uang dan mana saja yang bersih.

Ia menilai hal tersebut tak etis mengingat semuanya adalah kader Partai Golkar. Termasuk membenarkan nominal sebaran uang yang disebutkan beberapa kader Partai Golkar.

Misalnya, pernyataan Nurdin halid yang mengatakan bahwa salah satu calon ketua umum Golkar menjanjikan 10.000 dollar Singapura untuk memberi surat dukungan.

Menurut Indra, rumor politik uang tersebut sangat sulit dibuktikan karena tentunya pemberi maupun penerima sama-sama tidak akan mengakui.

"Pokoknya jangan ada tuduh menuduh dulu," ucapnya.

Plt Ketua DPD I Golkar Sumatera Utara Nurdin Halid sebelumnya membeberkan adanya pengakuan dari salah satu Ketua DPD II di wilayah Sulawesi Utara yang dijanjikan uang oleh seorang calon ketua umum untuk memberikan surat dukungan. 

"Pengakuan DPD II, dia dijanjikan 10.000 dollar Singapura untuk memberi surat dukungan," kata Nurdin saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/2/2016).

Dugaan politik uang ini dibicarakan oleh para Ketua DPD I saat berkumpul di kediaman Nurdin, Rabu (17/2/2016) malam. 

Dalam pertemuan itu, lahir sejumlah kesepakatan untuk menghindari politik uang. 

Salah satunya, DPD I dan II Golkar dalam menerima sosialisasi dari caketum juga tidak dibenarkan membuat atau memberikan surat dukungan.