Mahyudin Akan Perjuangkan Pilkada Lewat DPRD

Dia meyakini, pilkada lewat DPRD akan melahirkan kepala daerah yang lebih baik jika dibandingkan dengan pilkada yang dipilih langsung rakyat.

"Demokrasi kita belum siap untuk pilkada langsung, kita balikkan dulu secara bertahap," kata Mahyudin di Banjarmasin, Minggu (14/2/2016).

Mahyudin menilai, masyarakat banyak yang belum bisa melakukan penilaian terhadap kepala daerah secara objektif.

Seringkali, masyarakat lebih memilih kepala daerah yang melakukan politik uang. Akibatnya, para calon kepala daerah yang bersih dan idealis justru tidak terpilih.

Pilkada justru dimenangkan oleh calon-calon yang bermain kotor dengan menggunakan segala cara.

"Kalau ekonomi dan pendidikan masyarakat kita sudah baik, baru kita siap pilkada langsung," ucap Wakil Ketua MPR ini.

Selain itu, lanjut Mahyudin, pilkada langsung yang mengharuskan kampanye juga akan membuat kepala daerah tidak fokus pada pekerjaannya.

Di tahun pertama, kepala daerah justru akan sibuk mengurusi timses yang telah memenangkannya.

Di tahun terakhir, kepala daerah juga tidak akan fokus karena mulai berkampanye untuk pilkada selanjutnya.

"Banyak yang bilang kembali ke DPRD kemunduran. Tapi kalau kita sudah mau masuk jurang, enggak apa-apalah mundur sedikit, cari jalan lain," ucapnya.

Upaya untuk mengembalikan pilkada langsung kembali lewat proses di DPRD pernah dilakukan oleh DPR melalui revisi Undang-Undang Pilkada pada September 2014.

Golkar menjadi salah satu parpol yang mendukung pilkada lewat DPRD hingga akhirnya RUU Pilkada disahkan menjadi undang-undang.

Namun, setelah undang-undang itu memicu kontroversi di masyarakat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang membuat pilkada kembali melibatkan rakyat secara langsung.