Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nikahi Evy Susanti, Gatot Pujo Hampir Diinterpelasi DPRD Sumut

Kompas.com - 03/02/2016, 15:48 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho pernah hampir diajukan interpelasi oleh DPRD Sumatera Utara. Interpelasi tersebut terkait Evy Susanti, istri kedua Gatot.

Hal itu diungkap Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi saat bersaksi di sidang terdakwa Gatot dan Evy.

"Saat 2013 pernah ada interpelasi soal, maaf pak, mempertanyakan status bu Evy di masyarakat Sumut," ujar Erry di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Menurut Erry, Gatot berpotensi menyalahi regulasi jika tidak mendapatkan ijin dari Menteri Dalam Negeri untuk beristri dua. Sebelumnya, Gatot telah menikahi Sutias Handayani. (baca: Sebut Kasus Bansos Sumut Prioritas, Jaksa Agung Tiba-tiba Naik Pitam)

"Yang saya ketahui, kalau ingin memiliki lebih dari satu istri harus minta ijin atasan, yaitu Mendagri," kata Erry.

Selain itu, interpelasi yang hendak diajukan terkait temuan Badan Pemeriksaan Keuangan soal penyaluran dana Bantuan Sosial, dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Dana Bantuan Daerah.

Namun, semua hal tersebut hanya dibahas sebatas prapengajuan interpelasi. (baca: Melalui Kaligis, Gatot dan Evy Suap Hakim PTUN Medan Puluhan Ribu Dollar AS)

"Interpelasi setahu saya tidak pernah sampai ke inti. Pak gubernur (Gatot) tidak pernah ditanya DPR karena prainterpelasi selalu gagal," kata Erry.

Belakangan ini diketahui bahwa Gatot diduga menyuap sebagian anggota DPRD Sumut untuk membatalkan penggunaan hak interpelasi mereka.

Kasus ini sekarang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Gatot pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. (baca: Gatot Pujo dan Istrinya Ajukan Diri Jadi "Justice Collaborator")

Selain Gatot, ada pula sejumlah anggota DPRD Sumut yang dijerat karena diduga menerima suap, yaitu Saleh Bangun, Chaidir Ritonga, Ajib Shah, Kamaludin Harahap, dan Sigit Pramono Asri. Sementara sebagian lainnya telah mengembalikan uang dari Gatot ke KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com