Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutiyoso Nilai Banyu Biru Tidak Cocok untuk Tugas Intelijen

Kompas.com - 01/02/2016, 15:37 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengatakan bahwa evaluasi akan dilakukan terhadap pengangkatan Banyu Biru sebagai anggota Bidang Politik Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK).

Evaluasi dilakukan setelah Banyu mengunggah surat keputusan (SK) pengangkatannya melalui media sosial.

"Yang menunjuk ya saya, tetapi bisa saja keliru kan. Karena itu, semua dievaluasi," kata Sutiyoso, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/2/2016).

Sutiyoso menuturkan, semua personel BIN pasti akan dievaluasi, baik struktural maupun non-struktural.

Menurut Sutiyoso, tindakan Banyu, yakni mengunggah SK pengangkatannya, merupakan bukti bahwa yang bersangkutan tidak cocok bertugas sebagai intelijen.

"Ini masukan yang bagus. Kita jadi cepat tahu bahwa orang ini tidak cocok dengan tugas-tugas di intelijen," ujar Sutiyoso.

Sutiyoso menuturkan, menurut perannya, Banyu akan memberikan analisis untuk keperluan BIN bersama tim di dalam DISK.

Saat ditanya mengenai sanksi yang akan diberikan kepada Banyu, Sutiyoso hanya memberikan jawaban singkat.

"Kalau kami evaluasi nanti, lihat saja keputusannya. Kalian bisa tahu kira-kira keputusan saya apa kan," ucap Sutiyoso.

Beberapa hari terakhir, keberadaan DISK sempat menjadi topik yang ramai dibicarakan di media sosial.

Hal itu menyusul kemunculan SK Kepala BIN Nomor Kep 311/XII/2015 tentang pengangkatan DISK BIN.

SK tertanggal 31 Desember 2015 itu diunggah Ketua Umum Komunitas Banteng Muda, Banyu Biru, yang diangkat sebagai anggota Bidang Politik di akun media sosialnya.

Di dalam SK yang ditandatangani oleh Sutiyoso dan Kepala Biro Kepegawaian BIN Suharyanto tersebut tertera bahwa Banyu Biru akan bertugas selama setahun terhitung sejak 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2016.

Mengenai hal itu, sumber tersebut menekankan bahwa segala keputusan dan dokumen yang dikeluarkan BIN diklasifikasikan sebagai rahasia negara.

Siapa pun pihak yang menerima dokumen tersebut tidak diperkenankan untuk membongkarnya ke media sosial.

"Nanti akan dipanggil Sestama (Sekretaris Utama) BIN. Akan dievaluasi mengenai hal tersebut," kata dia. (Baca: Unggah SK di Medsos, Anggota DISK BIN Akan Dievaluasi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com