Kubu Djan Faridz: Islah PPP Berpotensi Ricuh Jika Lewat Muktamar

Kepada Luhut, mereka menyampaikan rencana islah di internal PPP. Menurut Ketua DPP PPP, Habil Marati, islah PPP dapat dilakukan tanpa muktamar. Penyelenggaraan islah, kata Habil, akan difasilitasi oleh PPP hasil Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz.

"Bisa terjadi chaos kalau islah dengan muktamar," kata Habil, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat sore.

Habil melanjutkan, potensi ricuh dalam muktamar muncul karena membengkaknya jumlah peserta.

Semula, jumlah peserta hanya sekitar 1.500 orang tetapi membengkak menjadi sekitar 3.000 orang karena perubahan nomenklatur yang dilakukan Romahurmuziy selaku pimpinan PPP hasil Muktamar Surabaya.

"Kita belum bicara (soal) ketua umum, kita bicara dulu reposisi islah. Pak Luhut merespons baik karena ini sangat efisien," ungkap Habil.

Mahkamah Partai PPP hasil Muktamar VII Bandung mendorong pelaksanaan Muktamar Islah. Mahkamah berpendapat, Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta tidak sah karena melanggar AD/ART.

Anggota Mahkamah Partai dan senior PPP sudah melakukan audiensi dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkopolhukam Luhut B Panjaitan dan Menkumham Yasonna H Laoly.