Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi Sebut Sekjen Hermawi Taslim Tahu Acara Partai Nasdem Dibiayai Kementan Rp 850 Juta

Kompas.com - 27/05/2024, 17:01 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem, Hermawi Taslim disebut mengetahui acara Partai Nasdem untuk bakal calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI dibiayai oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Hal ini terungkap ketika Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh mendalami penerimaan uang oleh Wakil Bendahara Umum Partai Nasdem, Joice Triatman.

Joice dihadirkan sebagai saksi perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan RI yang menjerat eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Baca juga: Jadi Saksi TPPU SYL, Bos Maktour: Saya Pelayan Allah, Wajib Layani Siapa Pun yang Datang

Mulanya, Hakim Rianto menggali keterangan Joice soal pengetahuan elite Partai Nasdem terkait sumber dana yang digunakan untuk acara Partai Nasdem, misalnya Bendahara Umum.

Namun, Joice mengaku tidak berkomunikasi soal anggaran acara tersebut kepada Ahmad Sahroni selaku Bendahara Umum Partai Nasdem.

“Saudara memberitahu Bendahara Umum kalau ini ada bantuan dari Menteri untuk kegiatan ini?” tanya Hakim Rianto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (27/5/2024).

“Tidak Yang Mulia,” kata Joice. “Apakah Pengurus Partai Nasdem mengetahui adanya uang ini?” timpal Hakim. “Iya Yang Mulia, mengetahui,” jawab Joice.

Hakim pun heran bagaimana mungkin Bendahara Partai tidak mengetahui sumber anggaran yang digunakan untuk sebuah acara.

“Tadi saudara bilang pengurus (mengetahui), pengurusnya siapa?” cecar Hakim. “Jadi yang mengetahui waktu itu Pak Sekjen, Pak Hermawi Taslim mengetahui,” kata Joice.

Baca juga: Jadi Saksi TPPU SYL, Bos Maktour: Saya Pelayan Allah, Wajib Layani Siapa Pun yang Datang

“Itu (Sekjen tahu uang acara) dari uang Kementerian?” tanya Hakim lagi. “Iya,” kata Joice. “Berarti Partai Nasdem benar-benar mendapatkan keuntungan dari situ,” sentil Hakim.

Dalam sidang ini disebut, acara untuk bakal Caleg yang digelar di Nasdem Tower itu menggunakan anggaran Kementan sebesar Rp 850 juta.

Di hadapan Majelis Hakim, Joice mengaku diminta oleh SYL untuk menemui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, Kasdi Subagyono.

Kepada Kasdi, Joice meminta uang lebih dari Rp 1 miliar sebagaimana rencana anggaran belanja (RAB) Partai Nasdem.

“Saya diperintahkan oleh Pak Menteri untuk berkoordinasi dengan Pak Sekjen,” kata Joice. “Berapa anggarannya?” timpal Hakim Rianto. “Anggaran awal seingat saya lebih dari Rp 1 miliar,” kata Joice.

Lebih lanjut, Joice mengaku anggaran yang diminta untuk acara Nasdem dianggap terlalu besar oleh Sekjen Kementan. Singkatnya, Kasdi hanya menyetujui anggaran itu sebesar Rp 850 juta.


Baca juga: Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

“Pak Kasdi bicara (anggarannya) terlalu tinggi, tidak menyanggupi, nominal itu,” kata Joice. “Sampai disepakati Rp 850 juta,” ucap Wabendem Partai Nasdem itu.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK menduga SYL menerima uang sebesar Rp 44,5 miliar hasil memeras anak buah dan Direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Pemerasan ini disebut dilakukan SYL dengan memerintahkan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta; dan eks Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono; Staf Khusus Bidang Kebijakan, Imam Mujahidin Fahmid, dan Ajudannya, Panji Harjanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com