Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indriyanto: Pimpinan DPR Seharusnya Tak Bela Sesama Korps Tanpa Lihat Fakta

Kompas.com - 19/01/2016, 13:20 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Indriyanto Seno Adji, menyayangkan DPR RI yang kompak bersuara keras merespons penggeledahan sejumlah ruangan anggota DPR.

DPR memprotes KPK yang membawa serta Brimob bersenjata saat penggeledahan, pekan lalu.

Padahal, petugas bersenjata lengkap diperbolehkan dalam undang-undang untuk mendampingi penyidik KPK.

"Seharusnya Pimpinan DPR menghindari untuk membela sesama korps DPR tanpa melihat fakta kebenarannya," ujar Indriyanto melalui pesan singkat, Selasa (19/1/2016).

Menurut Indriyanto, loyalitas menjaga DPR, meski untuk hal yang salah, akan membuat citra DPR mrnjadi negatif.

Ia khawatir, nantinya akan muncul stigma bahwa DPR subjektif dalam mendukung pemberantasan korupsi.

Terlebih lagi, adu mulut antara penyidik KPK dengan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah terrjadi saat KPK hendak menggeledah ruangan Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKS Yudi Widiana. Keduanya merupakan kader dari partai yang sama.

"Sedangkan waktu geledah PDI-P, Fahri diam saja tuh. Dan tiba-tiba terkait ruangan Yudi barulah protes," kata indriyanto.

Indriyanto mengatakan, proses penggeledahan dilakukan KPK bertujuan untuk penegakan hukum sesuai prosedur yang berlaku. Semestinya, proses tersebut tidak dihalang-halangi.

"Esprit de corps (kesetiakawanan), semangat ini seharusnya dilandaskan suatu kebenaran, bukan kesalahan. Tapi tetap ada semangat korps untuk membela," kata dia.

Dukung Fahri

Seluruh pimpinan DPR dan pimpinan fraksi mendukung sikap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memarahi penyidik KPK terkait penggeledahan di Gedung DPR dengan anggota Brimob bersenjata.

Dalam rapat pimpinan DPR dan seluruh pimpinan fraksi, disepakati untuk memanggil pimpinan KPK dan Polri pada pekan depan demi membicarakan masalah ini.

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, DPR juga akan mengundang Panglima TNI serta Kepala BIN untuk membicarakan standar pengamanan DPR sebagai obyek vital negara.

Penggeledahan itu dilakukan terkait kasus yang menjerat anggota Komisi V Fraksi PDI-P, Damayanti Wisnu Putranti, yang diduga menerima suap terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selain menggeledah ruangan Damayanti, petugas juga menggeledah ruangan anggota Komisi V Fraksi Partai Golkar, Budi Supriyanto dan ruangan Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKS Yudi Widiana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com