Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tidak Satu Tetes Darah Pun Halal Ditumpahkan Atas Nama Terorisme!"

Kompas.com - 15/01/2016, 17:43 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah tokoh publik yang tergabung dalam Koalisi Warga Lawan Terorisme memberikan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo untuk memastikan bahwa semua pelaku dan jaringan terkait teror bom di kawasan dekat Sarinah, Jakarta Pusat, ditangkap.

Dalam keterangan persnya di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jumat (15/1/2016), koalisi ini meminta Presiden segera memerintahkan segenap menteri untuk melakukan pengamanan kepada masyarakat.

Selain itu, mereka juga meminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia agar secepatnya mengejar dan menangkap semua pelaku beserta jaringannya secara tuntas.

(Baca: Jejak Bahrun Naim, dari Upaya Penyerangan Obama hingga Calon Pemimpin ISIS)

"Kami sangat berdukacita atas jatuhnya korban, juga kepada pelaku. Kami mengecam keras segala tindakan terorisme, dengan dalih apa pun, yang mengganggu keamanan dan menebar ketakutan di masyarakat," ucap juru bicara koalisi, Erry Riyana Hardjapamekas.

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Koalisi Warga Lawan Terorisme menyatakan dukungan kepada pemerintah dan aparat untuk melawan aksi terorisme pasca ledakan di kawasan Sarinah. Koalisi ini terdiri dari sejumlah tokoh seperti Erry Riyana Hardjapamekas, Todung Mulya Lubis, Komaruddin Hidayat, Frans Magnis Suseno, Chandra M. Hamzah, HS Dillon.
Mantan Wakil Ketua KPK itu menuturkan, Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Dengan demikian, aksi terorisme tidak bisa dibiarkan terjadi di Tanah Air.

"Tidak satu tetes pun darah yang layak serta halal ditumpahkan atas nama kejahatan dan terorisme," kata Erry.

(Baca: Cerita Tukang Sate yang Tetap Mengipas Dagangan Saat Ledakan di Sarinah)

Erry mengajak kelompok masyarakat, aktivis, pengusaha, dan pemuka agama untuk bergandengan tangan menjaga perdamaian, meluruskan paham kebangsaan, dan menangkal konspirasi yang menyesatkan agar peristiwa serupa tidak terulang.

"Kami mengajak semua saudara sebangsa agar tetap bersatu, tidak gentar, tetap tenang, tetapi tetap waspada," ujarnya.

Selain Erry, beberapa tokoh ikut hadir memberikan dukungannya, antara lain Todung Mulya Lubis, Komaruddin Hidayat, Frans Magnis Suseno, Chandra M Hamzah, HS Dillon, Bivitri Susanti, Eryanto Nugroho, dan M Nur Sholikin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com