Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Perlu Dicatat, Bukan Saya yang Pertama Teriak-teriak di Media!

Kompas.com - 11/01/2016, 17:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fahri Hamzah mengatakan, dia bukanlah sosok yang pertama melempar isu ke media bahwa dirinya didesak mundur dari kursi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh sejumlah kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Menurut dia, isu ini justru datang dari kader PKS lain, yakni Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf dan Wakil Sekjen PKS Mardani Ali Sera.

Hal tersebut disampaikan Fahri dalam menanggapi imbauan anggota Majelis Pertimbangan Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, yang memintanya untuk tidak teriak-teriak di media mengenai evaluasi internal partai.

"Jadi, perlu dicatat, bukan saya yang pertama teriak-teriak di media," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2016).

(Baca: Fahri Hamzah Akui Pernah Ditegur F-PKS karena Banyak Bicara soal Kasus Novanto)

Menurut Fahri, Muzzamil yang kali pertama mengungkapkan soal desakan mundur ini di salah satu televisi swasta. Muzzamil membeberkan bahwa Fahri tengah dievaluasi oleh Badan Penegak Disiplin dan Organisasi (BPDO) PKS.

"Itu pernyataan salah, BPDO tidak bisa mengevaluasi pejabat publik. Mana evaluasinya kalau ada evaluasi?" ucap Fahri.

Selanjutnya, kata Fahri, giliran Mardani Ali Sera yang mengatakan bahwa ada desakan agar dirinya mundur. Mardani mengatakan, ada kader yang tak suka dengan langkah Fahri membela Setya Novanto dalam kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.

(Baca: Tifatul: Fahri Jangan Teriak-teriak di Media)

"Kenapa isu ini disebarkan ke publik kalau enggak ada motif? Biasanya, di PKS itu enggak bicara di luar, tetapi kita bicara di dalam," ucap Fahri.

Fahri mengakui, ada panggilan dari BPDO pada Senin malam ini di DPP PKS. Dia menyatakan siap memenuhi panggilan itu. Namun, dia mengaku belum mengetahui hal yang akan dibahas karena tak dijelaskan dalam surat panggilan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com