Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen: PAN Tak Miliki Kesepakatan soal "Reshuffle" dengan Jokowi

Kompas.com - 25/12/2015, 11:33 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo dikabarkan hendak melakukan perombakan kabinet jilid II. Perombakan itu dilakukan menyusul bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam barisan parpol pendukung pemerintah.

Kabar perombakan itu kali pertama muncul dari politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu. Ia bahkan mengungkap bahwa politisi PAN yang akan masuk kabinet adalah Taufik Kurniawan, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR.

Namun, Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno membantah kabar tersebut.

"Tidak ada kesepakatan dengan Pak Jokowi seperti yang menjadi rumor itu," kata Eddy dalam pesan singkat kepada awak media, Jumat (25/12/2015).

Eddy menegaskan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Selain itu, ia mengatakan, PAN akan menghormati keputusan perombakan kabinet yang nanti dibuat Presiden.

(Baca: Masinton Sebut Taufik Kurniawan Calon Menteri dari PAN)

Meski demikian, ia mengatakan, PAN memiliki banyak kader potensial yang sewaktu-waktu siap menjadi menteri apabila memang diberi amanah tersebut.

"Setiap kader PAN pasti siap menjalankan tugas yang diamanatkan partai kepadanya," kata dia.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah menyampaikan bahwa partainya mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, Zulkifli mengatakan bahwa PAN tetap bersama Koalisi Merah Putih.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo mempertimbangkan masukan dari masyarakat, pengamat, dan semua partai politik jika akan merombak kabinetnya.

Namun, Pramono menegaskan bahwa perombakan kabinet adalah hak prerogatif yang waktu pelaksanaannya hanya diketahui oleh presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com