Untuk mengatasi hal tersebut, publik berharap ada pergantian anggota Kabinet Kerja pada awal 2016.
"Publik merasa reshuffle dibutuhkan saat ini. Setidaknya dilakukan Jokowi di awal 2016," ujar peneliti Political Communication Institute (Polcomm Institute) Afdal Makkuraga Putra, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (20/12/2015).
Dalam data survei Polcomm Institute, sebanyak 61,8 persen responden menyatakan Jokowi perlu melakukan reshuffle. Hanya sebesar 19,5 persen responden yang merasa tidak perlu. Sebanyak 18,5 persen responden tidak menjawab.
Kemudian, saat ditanyakan mengenai waktu yang tepat untuk melaksanakan reshuffle, sebanyak 33,7 persen menyatakan reshuffle harus dilakukan pada awal 2016. Sementara, 31,4 persen menyatakan pada akhir 2016, dan 34,9 persen tidak tahu.
"Kami tidak menanyakan secara spesifik kementerian mana saja yang harus di-reshuffle, tetapi bidang-bidang yang dianggap cukup lemah adalah bidang energi dan ekonomi," kata Afdal.
Dalam penelitian, Polcomm Institute melakukan wawancara terhadap 1.200 responden, yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan pada 20-26 November 2015.
Metode penelitian menggunakan multistage random sampling, dengan margin of error sebesar 3,1 persen.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.