Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Kita Bersyukur Indonesia Punya Tingkat Toleransi yang Tinggi

Kompas.com - 12/12/2015, 12:11 WIB
MATARAM, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat toleransi tinggi sehingga perlu dijaga, antara lain dengan menyebarkan paham keagamaan yang moderat di Tanah Air.

"Kita sangat bersyukur negeri kita memiliki tingkat keamanan dan toleransi yang tinggi," kata Kalla dalam acara Muktamar VI dan Milad ke-25 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang digelar di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (12/12/2015).

Menurut Kalla, kondisi yang sangat toleran dan masih tersebarnya paham Islam yang moderat perlu disyukuri karena tumbuh dalam keadaan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang terkenal akan kemajemukannya ini.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Konferensi Cendekiawan Muslim, Ulama, dan Sufi Sedunia (ICIS) Hasyim Muzadi menekankan pentingnya menyebarkan paham Islam yang moderat dan toleran di kawasan Nusantara.

"Moderasi ini maknanya secara komprehensif bukan hanya moderasi di bidang akidah, tetapi juga syariah," kata Hasyim Muzadi saat acara penutupan konferensi ICIS IV di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim di Malang, Jatim, Rabu (25/11/2015).

Menurut dia, nilai-nilai dalam Pancasila itu sendiri juga merupakan pengejawantahan atau perwujudan dari ajaran Islam itu sendiri.

Mantan Ketua Umum PBNU itu juga menyatakan bahwa moderasi itu juga bukan hanya "hablum minallah" (hubungan manusia dengan Allah) tetapi juga "hablum minannas" (hubungan sesama manusia). "Moderasi basisnya rahmatan lil alamin (rahmat semesta alam)," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pernah menegaskan bahwa sikap toleransi adalah menghormati perbedaan orang lain tanpa mengabaikan keyakinan pribadi yang dianut.

"Toleransi itu adalah kesiapan untuk menghormati mereka yang berbeda dengan kita, tetapi tidak berarti jadi mengabaikan keyakinan yang dianut," ujar Lukman ketika ditemui usai menghadiri kegiatan Zakat Awards 2015 di Jakarta, Kamis (19/11/2015) malam.

Di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, lanjut dia, tidak ada pilihan lain selain menegakkan toleransi, sebab itu adalah modal utama di tengah keberagaman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com