Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Ragukan 5 Pilkada yang Ditunda Bisa Dilaksanakan Tahun Ini

Kompas.com - 10/12/2015, 21:19 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum dapat memastikan terkait waktu pelaksanaan Pilkada Serentak di lima daerah yang sempat tertunda.

Tak menutup kemungkinan pilkada di lima daerah tersebut digeser hingga 2016.

Kelima daerah tersebut adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Simalungun, Kota Manado, dan Kota Pematangsiantar.

"Kami belum bisa prediksi apakah (dilaksanakan) 2015 atau 2016," tutur Komisioner KPU Pusat, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Kantor KPU Pusat, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2015) sore.

"Yang saat ini kita lakukan ialah tiga daerah tunggu putusan akhir dan dua daerah kita ajukan kasasi," ucapnya.

Ferry menambahkan, KPU akan mengupayakan agar Mahkamah Agung memprioritaskan kasus terkait pilkada tersebut agar dengan cepat dapat dilakukan pengadaan logistik.

Diwawancarai terpisah, Komisioner KPU lainnya, Hadar Nafis Gumay mengatakan, tingkat kesiapan logistik di kelima daerah tersebut berbeda-beda.

Menurut dia, ada daerah yang sempat mencetak logistik surat suara dengan mencantumkan pasangan calon yang kemudian dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Daerah yang dimaksud adalah Kalimantan Tengah. Sebelumnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah, Ujang Iskandar dan Jawawi sempat dinyatakan TMS.

Padahal, saat itu surat suara dengan menyertakan pasangan calon tersebut sudah sebagian dicetak.

Karena hanya menyisakan dua pasangan calon, maka logistik surat suara baru harus dicetak.

Namun, menyusul dikabulkannya gugatan Ujang-Jawawi oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), pasangan calon tersebut kembali diikutsertakan kembali.

"Jadi logistik itu sebenarnya sudah ada juga," kata Hadar.

Hadar menambahkan, untuk daerah lainnya memang harus ada pencetakan ulang surat suara. Namun, untuk mencetak kembali KPU juga harus menyesuaikan dengan putusan akhir pengadilan.

"Tapi logistik yang turun ke bawah kami tarik, itu disimpan dengan baik supaya tidak rusak," ucap Hadar.

"Nanti kita lihat apakah kita akan menggunakan itu atau kita menggunakan yang lain sesuai putusan pengadilannya," kata dia.

Hadar mengakui pihaknya belum menetapkan apakah nantinya kelima daerah yang pilkadanya ditunda tersebut akan melaksanakan pilkada secara serempak.

Menurut dia, penetapan hari pemungutan bagi kelimanya tergantung kapan proses pengadilan bagi kelimanya dapat diselesaikan.

"Tapi kami sangat berharap itu bisa dilaksanakan serempak, atau pun masing-masing di tahun 2015 di bulan Desember ini," ujar Hadar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com