Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikatan Cendekiawan Dukung Cara Jokowi Sikapi Kasus Pencatutan Nama

Kompas.com - 08/12/2015, 19:28 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mendukung cara Presiden Joko Widodo menyikapi kasus dugaan pencatutan nama yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Sikap Jokowi dianggap tepat dan menunjukkan ketegasan seorang pemimpin.

"Kami terpesona dengan jargon Pak Presiden, 'Kami ora popo dan ora sudi'. Beliau menunjukkan bahasa tubuh seorang pemimpin dan ICMI sepakat dengan Presiden," kata anggota Presidium ICMI Priyo Budi Santoso, seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (8/12/2015).

Dia menjelaskan, ICMI tidak membahas secara khusus kasus dugaan pencatutan nama dan proses persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan saat bertemu Jokowi. (Baca: Jokowi: Tak Apa Saya Dibilang "Koppig", tetapi kalau Sudah Meminta Saham, Tak Bisa!)

Akan tetapi, kata Priyo, ICMI merasa perlu menyampaikan dukungan karena berkomitmen untuk memperbaiki moral dan etika politik yang terus merosot.

Presiden Jokowi, pada Senin (7/12/2015) mengungkapkan kemarahannya karena namanya dicatut untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia. Menurut Jokowi, pencatutan namanya itu mencoreng etika, moral dan wibawa negara.

"ICMI khawatir hari-hari ini banyak moral elite merosot. Kami setuju dengan Presiden supaya pimpinan lembaga negara memiliki etika moral," ungkap Priyo. (Baca: Jokowi Marah, Apa Kata Pengacara Setya Novanto?)

Saat bertemu Presiden, Priyo hadir bersama Ketua Presidium ICMI Sugiharto dan Jimly Asshidique serta Marwah Daud.

Pimpinan ICMI menemui Presiden Jokowi untuk menyampaikan persiapan muktamar dan peringatan hari jadi ke-25 ICMI pada 11-13 Desember 2015 di Mataram. (Baca: MKD Jadikan Amarah Presiden Jokowi sebagai Masukan)

Kehadiran Jokowi dalam muktamar dan peringatan hari jadi ICMI rencananya akan diwakili Wapres Jusuf Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com