Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sama seperti Perasaan Publik, Istana Juga Kecewa Proses Sidang MKD

Kompas.com - 04/12/2015, 12:28 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa pemerintah merasakan hal yang sama dengan masyarakat terkait jalannya sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto.

Banyak perwakilan masyarakat yang mengungkapkan kekecewaannya, khususnya di media sosial, karena sidang MKD sering melenceng dari substansi permasalahan.

"Kalau saya tidak bisa bilang ini pemerintah, tetapi saya merasakan, apa yang dirasakan publik juga dirasakan pemerintah," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/12/2015).

Sidang MKD yang digelar terbuka mengundang perhatian masyarakat, khususnya dalam agenda mendengarkan keterangan pengadu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Rabu (2/12/2015).

Sidang tersebut dianggap mengecewakan karena Sudirman seperti diposisikan sebagai pihak yang salah. (Baca: Istana: Presiden Tidak Perlu Konfirmasi ke Siapa Pun Terkait Rekaman)

Selain itu, banyak juga kritik dari netizen bahwa pernyataan anggota MKD jauh dari substansi persoalan.

Pembicaraan mengenai pertanyaan MKD itu banyak dibahas di media sosial dan sempat menjadi trending topic Twitter. (Baca: #PertanyaanMKD, Lelucon ala "Netizen" Tanggapi Sidang MKD)

Begitu pula saat sidang MKD berlangsung dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (FI) Maroef Sjamsoeddin. Sidang tetap belum fokus sepenuhnya pada materi perkara.

Sejumlah anggota MKD malah menyoroti hal-hal yang berada di luar konteks perkara, seperti mempertanyakan motivasi Maroef merekam, dan menuding bahwa perekaman itu merupakan perbuatan ilegal karena tanpa sepengetahuan lawan bicara. (Baca: Istana: Isi Rekaman Ada Fakta dan Hiperbola)

Kondisi ini membuat pimpinan sidang, yaitu Wakil Ketua MKD Junimart Girsang, beberapa kali mengingatkan agar anggota MKD fokus mempertanyakan materi rekaman.

Peringatan itu salah satunya disampaikan saat anggota MKD dari Fraksi Partai Gerindra, Supratman, mempertanyakan harga saham PT FI saat ini dan sebelum adanya pengaduan kasus pelanggaran kode etik Ketua DPR. (Baca: Ketika Setya Novanto "Menghilang" dari DPR...)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com