Kompas.com - 04/12/2015, 10:41 WIB
Ketua DPR RI Setya Novanto meninggalkan Wisma Negara setelah menemui Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, Jakarta, Kamis (15/1/2015). Setya menemui Luhut untuk mengantarkan surat keputusan Sidang Paripurna DPR RI yang menyetujui pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan yang tengah ditetapkan tersangka oleh KPK, untuk menjadi Kapolri. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua DPR RI Setya Novanto meninggalkan Wisma Negara setelah menemui Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, Jakarta, Kamis (15/1/2015). Setya menemui Luhut untuk mengantarkan surat keputusan Sidang Paripurna DPR RI yang menyetujui pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan yang tengah ditetapkan tersangka oleh KPK, untuk menjadi Kapolri.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto seakan "menghilang" dari Gedung DPR bersamaan dengan mulai disidangkannya kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.

Pada Selasa (1/12/2015) sore, setelah melalui perdebatan panjang, voting MKD memutuskan untuk melanjutkan kasus Novanto ke persidangan.

Pada saat yang bersamaan, para pimpinan komisi dan pimpinan fraksi berkumpul di ruang rapat pimpinan DPR di Nusantara III Kompleks Parlemen untuk mengikuti rapat Badan Musyawarah (Bamus). Namun, Setya Novanto dan pimpinan DPR lain tak kunjung datang ke ruang rapat.

"Akhirnya setelah kami menunggu, rapat mendadak dibatalkan," kata Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon.

Nurdin menduga, batalnya rapat Bamus tersebut berhubungan dengan dinamika yang terjadi di MKD. (Baca: Aburizal Bakrie Anggap Tak Ada Bukti Kesalahan Setya Novanto)

Padahal, tambah dia, banyak agenda dan keputusan DPR di komisi dan alat kelengkapan yang harus disusun dalam rapat Bamus untuk kemudian disahkan dalam rapat paripurna.

Salah satunya antara lain keputusan rapat Badan Legislasi yang mengubah inisiatif revisi Undang-Undang KPK, dari pemerintah ke DPR.

Kinerja terganggu

Pada Kamis (3/12/2015), rapat Bamus kembali dijadwalkan, tetapi kembali dibatalkan. Pada saat bersamaan, MKD saat itu tengah mendengarkan keterangan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang dihadirkan sebagai saksi.

Kali ini, protes bahkan datang dari rekan satu fraksi Setya Novanto. (Baca: Desmond: Pimpinan DPR Kongkalikong Rampok Uang Negara, Punya Malu Enggak Novanto?)

"Parah. Pimpinan DPR menyandera lembaga yang dipimpinnya sendiri," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo.

Bambang menilai, pembatalan sepihak rapat Bamus untuk kedua kalinya ini adalah bentuk pelanggaran tata tertib karena menghambat kinerja Dewan. Dia pun yakin penundaan ini erat hubungannya dengan kasus Novanto yang tengah berjalan di MKD.

"Kami paham ada sidang MKD yang tentu membuat pimpinan Dewan galau. Tapi, sangat keliru dan tidak masuk akal kalau hal itu membuat kerja kerja legislasi dikorbankan," ucap Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali ini.

Agenda penting yang dilewatkan Novanto bukan hanya dua kali rapat Bamus. Pada Kamis kemarin juga, Novanto dijadwalkan menghadiri pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi yang diselenggarakan KPK. (Baca: Maroef: Saya Risih, Ketua DPR Intens Sekali Bicara Politik dengan Pengusaha)

Acara tersebut digelar di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen yang dihadiri oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ketua DPD Irman Gusman.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Nasional
Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Nasional
Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Nasional
Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Nasional
Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X