Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Kalau Mau Selamat, Jokowi Perlu Bersihkan Menteri yang Anti-Nawacita

Kompas.com - 29/11/2015, 20:39 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan menilai, sudah saatnya Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet.

Ia menilai adanya gelagat sejumlah pembantu presiden yang bekerja tidak sesuai dengan konsep Nawacita yang digadang-gadang Jokowi. (Baca: "Saya Kasihan dengan Bu Mega, Kereta Pemerintah Makin Jauh dari Trisakti")

"Kalau Jokowi mau selamat, ini kesempatan Jokowi menteri yang anti-Nawacita dia bersihin," ujar Syahganda di Jakarta, Minggu (29/11/2015).

Syahganda menilai, salah satu menteri yang harus dicopot karena tidak pro Nawacita adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Menurut dia, Sudirman sengaja dimasukkan ke dalam kabinet untuk kepentingan tertentu. Hal ini, menurut Syahganda, tampak dari gerak-gerik Sudirman dalam kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk perpanjangan kontrak PT Freeport.

"Sudirman berusaha bermain dengan kontrak Freeport itu mungkin untuk kepentingan JK (Jusuf Kalla), karena yang bela dia JK," kata Syahganda.

Atas dasar itu, Syahganda menilai Jokowi perlu memecat menteri yang hanya membuat bangsa gaduh.

Bahkan, menurut Syahganda, para menteri yang dianggap mematuhi nawacita sebaiknya diajak untuk memilih menteri baru di Kabinet Kerja. (Baca: Hanya Puan, Rizal, dan Khofifah yang Dinilai Pro Nawacita)

"Cukup setahun belajar bagi Jokowi, dia masih punya banyak stok," ucap Syahganda.

Sementara itu, Politikus PDI Perjuangan Eva Sundari menilai, sejumlah menteri di Kabinet Kerja malah menjadi beban bagi pemerintah.

Eva menganggap Jokowi dikelilingi penyusup yang mengabaikan Nawacita dan Trisakti. (Baca: Jokowi Diibarat Berjalan Bersama Perampok, Berenang Bersama Hiu)

"Omongan saya di grup, 'Jokowi ibarat berjalan bersama para perampok berenang bersama para hiu'" ujar Eva.

Eva mengatakan, mafia hukum berkeliaran bebas tanpa pernah ditindak tegas. Hal tersebut, kata Eva, justru akan mempersempit ruang untuk pembangunan bangsa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com