Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Toko Musik Banyak yang Tutup, Anang Usulkan DPR Bentuk Panja

Kompas.com - 09/11/2015, 16:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermansyah, mengajak kalangan anggota DPR untuk menanggapi banyaknya toko musik yang bangkrut.

"Sejumlah outlet toko musik di Tanah Air tutup lantaran terus merugi," kata Anang di Jakarta, Senin (9/11/2015), tentang tutupnya sejumlah toko musik di Indonesia.

Fenomena ini, kata dia, harus dicermati secara serius oleh DPR dan pemerintah.

"Saya mengusulkan pembentukan panja gabungan lintas komisi untuk menata industri musik di Indonesia," kata dia.

Situasi tersebut tak lain merupakan lonceng kematian industri musik di Tanah Air. Anang mengaku prihatin atas tutupnya sejumlah toko musik di Indonesia.

Menurut politisi PAN ini, harus ada kerja sama antara pemerintah dan DPR untuk menumbuhkan musik yang berkelanjutan, keragaman inovasi dan kejelasan distribusi pendapatan, serta nilai wajar untuk industri rekaman di Indonesia dan pelaku pertunjukan.

"Ini harus ditata kelola dengan baik dan tepat. Nanti akhirnya tata kelola musik ini akan berdampak pada subsektor di industri kreatif," ucap Anang.

Menurut dia, persoalan yang terjadi di industri musik Indonesia ini sejatinya telah tertuang di dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seperti Lembaga Manajemen Kolekting Nasional (LMKN), penanganan pembajakan, ancaman pelanggaran hak cipta, dan lain-lainnya.

"Sayangnya, di UU ini belum diikuti dengan penerbitan peraturan pemerintah (PP)," kata Anang.

Akibat ketiadaan aturan pelaksana, menurut Anang, berbagai persoalan yang muncul di lapangan tidak bisa ditangani dengan baik.

Dia mencontohkan petunjuk pelaksana LMKN, pengaturan penutupan mal yang menyediakan tenant menjual barang bajakan yang hingga saat ini belum ada aturannya.

Sampai saat ini, belum ada orang yang dituntut melalui UU Nomor 28 Tahun 2014.

"Artinya, kalau ini terus dibiarkan, ini akan terjadi kiamat besar di industri musik," tuturnya.

Jangan sampai ada kesan pemerintah abai karena tidak lama lagi akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Anang mengkhawatirkan, bila praktik pembajakan terus merajalela, toko musik banyak yang tutup, persoalan royalti karya musisi di hotel, mal, televisi, radio yang belum dilaksanakan dengan tepat akan menjadi lonceng kematian industri musik.

"Ini akan terus muncul masalah, jangan sampai ini tidak terselesaikan," kata politisi yang juga musisi ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com