Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tercapaikah Target Pimpinan KPK Rampungkan 36 Perkara hingga Akhir Jabatan?

Kompas.com - 06/10/2015, 12:28 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pernah berjanji akan menyelesaikan target 36 kasus hingga akhir tahun 2015. Ucapan tersebut dilontarkan oleh Ketua sementara KPK Taufiequrachman Ruki, beberapa hari setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo menggantikan posisi Abraham Samad yang terjerat kasus hukum.

Ruki berjanji akan mengebut penanganan puluhan kasus itu dengan menggelar perkara hingga dua kali sehari. Setelah delapan bulan target tersebut dipatenkan, KPK berhasil menuntaskan penyidikan berbagai kasus, diantaranya kasus suap sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi, kasus korupsi haji, hingga korupsi di lingkungan SKK Migas. Lantas, apakah penyelesaian kasus itu telah memenuhi target KPK?

Pimpinan sementara KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan, sebagian besar dari 36 kasus itu telah rampung hingga ke tingkat penuntutan.

"Dari evaluasi yang diberikan Deputi Penindakan, lebih dari 80 persen kasus sudah limpah," ujar Indriyanto saat dihubungi, Selasa (6/10/2015).

Namun, masih ada sejumlah kasus besar yang menjadi target awal tahun KPK, yaitu pencucian uang oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, kasus Century, dan kasus pajak Hadi Poernomo.

Indriyanto mengatakan, kasus pencucian uang Nazaruddin masih dilakukan penyidikan oleh KPK. Sementara, untuk kasus Century, KPK masih belum menerima salinan putusan Budi Mulya.

"Pertimbangan dan diktum putusan kasasi menjadi dasar ada atau tidaknya pengembangan kasus Century," kata Indriyanto.

Saat dihubungi secara terpisah, pimpinan sementara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya masih berupaya merampungkan sisa perkara yang belum diselesaikan di tingkat penyidikan. Johan mengatakan, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi pencapaian target KPK itu.

"Selain penanganan perkara yang jadi target penyelesaian, kan juga ada beberapa kasus baru dari pengembangan, ada juga OTT. Nah itu semua menambah pekerjaan di penyidikan," kata Johan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com