Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Bisa Sendirian, Bawaslu Ajak Seluruh Pihak Awasi Pilkada

Kompas.com - 05/10/2015, 10:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

BANJARMASIN, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu RI mengakui tidak bisa mengawasi pemilihan kepala daerah serentak 2015 sendirian. Untuk itu, Bawaslu meminta seluruh stakeholder yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pilkada untuk ikut mengawasi dan melaporkan apabila menemukan pelanggaran.

"Sukses tidaknya Pilkada tak bisa disandarkan pada penyelenggara pemilu saja. Ini saya perlu garis bawahi," kata Komisioner Bawaslu Endang Wihdatiningtyas saat membuka Rapat Koordinasi Stakeholder di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (5/10/2015).

Hadir dalam rapat ini berbagai stakeholder mulai dari TNI, Kepolisian, DPRD dan Pemda Kalsel, Panwas dan KPU Kalsel, hingga ormas dan tokoh agama setempat. Rapat diselenggarakan dalam rangka pendidikan partisipatif pengawasan Pilkada di Provinsi Kalimantan Selatan. (baca: Mahfud MD: Tak Semua Pelanggaran Mampu Gugurkan Hasil Pilkada)

"Keberhasilan ini harus ditopang seluruh stakeholder yang hadir di sini," tambah Endang.

Selain itu, Endang juga menekankan pentingnya peran calon kepala daerah dalam berlangsungnya pilkada yang berintegritas.

Dia meminta calon kepala daerah melakukan kampanye sesuai dengan tata-cara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Jika para peserta bersaing secara sehat, Bawaslu yakin akan tercipta pilkada yang bersih dan melahirkan pemimpin terbaik untuk rakyat. (baca: Pengamat: Putusan MK Perlu Diikuti Perbaikan Kaderisasi Parpol)

"Jangan kita berkoar-koar penyelenggara perlu integritas, tapi lupa kalau peserta itu perlu integritas juga," ujarnya.

Terakhir, Endang mengimbau agar seluruh elemen masyarakat juga mempelajari tahapan-tahapan hingga peraturan dalam pilkada serentak. Dengan begitu, mereka juga bisa ikut berpartisipasi dan melaporkan kepada panwaslu setempat apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan.

Pilkada di Provinsi Kalimantan Selatan diikuti oleh tiga pasangan calon, yakni Zairullah Azhar dan Safi'i, H Muhidin, Gusti Farid Hasan Aman, serta Sahbirin Noor dan Rudy Resnawan.

Kalsel juga menggelar pilkada di tujuh kabupaten/kota, yakni Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kab. Banjar, Kab. Kotabaru, Kab. Balangan, Kab. Hulu Sungai Tengah dan Kab. Tanah Bumbu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com