Pimpinan DPR: Jangan Malu Tetapkan Kabut Asap Bencana Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta pemerintah untuk lebih serius dalam menangani kebakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan kabut asap di beberapa daerah di Indonesia hingga negara tetangga. Salah satu keseriusan pemerintah, kata dia, adalah dengan menetapkan bencana asap menjadi bencana nasional.

"Tidak usah malu-malu mengakui memang ini bencana nasional yang merugikan masyarakat Indonesia," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Menurut Agus, penetapan status bencana nasional bisa mempercepat penanganan kebakaran hutan dan kabut asap. Anggaran dan usaha yang diterjunkan pun bisa maksimal. (baca: Terkena Dampak Kabut Asap, Menhan Malaysia Jatuh Sakit)

"Kalau dijadikan bencana nasional, anggaran yang disiapkan nasional, badannya juga nasional, bukan main-main. Saya lihat tidak seriusnya pemerintah dalam menangani kebakaran hutan," ucap Politisi Partai Demokrat ini.

Agus mengaku, sudah mengingatkan pemerintah untuk mengambil langkah menetapkan bencana nasional ini sejak September lalu. Namun, pemerintah tidak mendengarkan. (baca: Terkena Dampak Kabut Asap, Menhan Malaysia Jatuh Sakit)

Akibatnya, kata dia, kebakaran hutan dan kabut asap bukannya dapat diatasi, tetapi kini justru menyebar semakin luas.

"Menurut saya, pemerintah kedepaannya harus lebih sigap, tegas, dan trengginas atasi kebakaran hutan. Ini lebih tepat untuk dijadikan bencana nasional," kata Agus.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Ahmadi Noor Supit meminta pemerintah tidak menolak tawaran bantuan dari negara-negara tetangga untuk mengatasi kabut asap. (baca: Ketua Banggar DPR Minta Pemerintah Tak Belagu Tolak Bantuan Negara Lain Atasi Asap)

Menurut dia, bantuan dari negara tetangga akan sangat berguna karena mereka memiliki peralatan canggih hingga anggaran yang lebih besar.

Saat ini, Supit menilai Indonesia mempunyai anggaran minim untuk menanggulangi bencana asap. Terlebih lagi di tengah kondisi pelemahan ekonomi saat ini, anggaran yang ada sudah tersedot untuk penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. (baca: Pemerintah Bergeming soal Bantuan Singapura untuk Padamkan Kebakaran Hutan)