"Saya cenderung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mengkoordinasi itu semua langkah SDG karena itu sudah dilakukan pemerintah seperti pengurangan kemiskinan, perubahan lingkungan, kesehatan dan lainnya. Jadi, tidak perlu Sekber karena memang semua itu sudah dilakukan pemerintah," ujar Wapres Kalla saat konferensi pers di ruang perpustakaan Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York, AS, Jumat (25/9/2015).
Menurut Wapres, yang harus dilakukan agar target SDG bisa tercapai adalah dengan melakukan penajaman dalam program yang dilakukan Bappenas.
Target yang diharapkan tercapai di antaranya pada 2030 tercapai tingkat kesejahteraan selain terwujudnya lingkungan dan kesehatan penduduk dunia.
Sebelumnya Wapres menerima 10 orang perwakilan Civil Society Organization (CSO) yang selama ini membahas soal SDG terkait implementasi SDG. Dari 10 orang itu, tiga di antaranya Infid, Walhi dan Kontras.
Sebelumnya, Sugeng dari Infid, yang didampingi Abednego dari Walhi dan Haris dari Kontras meminta pemerintah membentuk Sekber untuk kelola 17 langkah SDG dan 169 program setelah 15 tahun mendatang.
"Dengan Sekber, pemerintah bisa bermitra dengan semua pihak sehingga target SDG bisa dipantau pemenuhan targetnya," kata Sugeng.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.