Rapat Kerja di DPR, Menteri LH Cerita Kesulitan Dana Tangani Kebakaran Hutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran membuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan kurang optimal. Di sisi lain, anggaran yang dimiliki Kementerian LH untuk pengadaan sarana dan prasarana juga terbatas.

"Kami usulkan dukungan pesawat karena kondisinya seperti ini. Dengan anggaran yang memang sangat berat, saya merasakan betapa sulitnya para dirjen, tapi dipaksa menteri pada diam saja," kata Siti saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Rabu (16/9/2015).

Rapat kerja itu sedianya membahas usulan anggaran Kementerian LH di dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016. Namun, agenda rapat berubah membahas persoalan kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan bencana kabut asap.

Siti menambahkan, untuk menangani musibah tersebut, Kementerian LH harus mengorbankan sejumlah anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk program-program prioritas.

"Pengadaan pesawat pengendalian kebakaran, Rp 650 miliar terpaksa diambil dari program-program yang ada, sedikit banyak mengganggu prioritas. Misalnya, kami mengambil dari pengendalian DAS (daerah aliran sungai) dan hutan lindung," ujarnya.

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengatakan, dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan ini sudah cukup mengkhawatirkan. Namun, meski pemerintah daerah telah menetapkan sebagai kondisi darurat, pemerintah pusat hingga kini belum menetapkannya sebagai peristiwa bencana nasional.

"Ini sudah sangat gawat darurat karena tingkat pencemaran di atas 300 bahkan 400. Sudah tujuh hari terakhir ini (terjadi)," kata Edhy.

Politisi Gerindra itu menyarankan agar pemerintah pusat membantu pemda dengan suntikan modal penanganan. Menurut dia, pemda saat ini tak bisa leluasa bergerak dengan anggaran yang ada karena anggaran yang telah diberikan pusat tentu sudah dialokasikan untuk kepentingan lain.

"Menurut, saya paling tepat bagaimana peran daerah difungsikan optimal, tidak hanya disalahkan atau disuruh suruh tapi juga hrus diberikan bekal modal usaha jadi," ujarnya.