Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hary Tanoe Inisiasi Pertemuan Delegasi DPR-Trump, Perindo Tanya "Memang Kenapa?"

Kompas.com - 10/09/2015, 13:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Perindo Arya Sinulingga membenarkan bahwa pertemuan pimpinan DPR dengan bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, diinisiasi oleh Bos MNC Group yang juga Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

"Ia, benar (Hary Tanoe yang menginisasi), memangnya kenapa?" kata Arya kepada Kompas.com, Kamis (10/9/2015).

Menurut Arya, tak ada yang salah dengan inisiatif Hary Tanoe memfasilitasi pertemuan tersebut. Terlebih lagi, MNC Group sudah lama bekerjasama dengan Donald Trump untuk membangun sejumlah usaha di Indonesia. Usaha yang dibangun antara lain, pembangunan Hotel di Bali dan pembangunan taman hiburan di Bogor.

"Ini bukan baru mau bisnis kok, ini Hary Tanoe sudah lama jadi mitranya," ucap Direktur Pemberitaan MNC Group ini. (baca: Akui Setya Novanto Salah Hadiri Acara Trump, Fraksi Golkar Minta Maaf)

Arya justru menilai pertemuan ini bisa bertujuan baik bagi Indonesia. Misalnya, pimpinan DPR bisa mendorong Trump manambah investasinya di Indonesia. Selain itu, pimpinan DPR bisa menambah jaringan politiknya.

Terkait kehadiran pimpinan DPR di kampanye Trump, Arya menyebut bahwa itu bukan lagi urusan Hary Tanoe.

"Itu bukan urusan kita, kita kan cuma mengenalkan," ucap dia. (Baca: Hadiri Kampanye Donald Trump, Ketua DPR Anggap Tak Langgar Kode Etik)

Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya sebelumnya mengatakan, pertemuan rombongan DPR dengan Trump, diinisiasi oleh Hary Tanoe.

"Yang memfasilitasi, ya Pak Donald Trump itu kan mempunyai mitra. Mitranya di sini adalah Pak Hary Tanoe. Jadi, bagi saya, itu tidak perlu dipermasalahkan," kata Tantowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2015). (Baca: Pemerhati Jam: Arloji Setya Novanto Lebih Mahal dari Arloji Obama-Pangeran William)

Tantowi meyakini bahwa Hary Tanoe memfasilitasi pertemuan delegasi DPR-Trump dengan niat dan tujuan yang baik. Setelah pertemuan, rombongan diajak menyaksikan kampanye Trump di hadapan para pendukungnya.

Sayangnya, lanjut Tantowi, pertemuan tersebut disalahartikan. Kini, delegasi DPR itu justru dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena diduga melanggar kode etik. (baca: MKD Dalami Peran Hary Tanoe Inisiasi Pertemuan Pimpinan DPR dan Trump)

Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI telah melakukan rapat internal untuk menyikapi kehadiran Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua Fadli Zon, serta Anggota DPR lainnya dalam jumpa pers yang digelar Trump.

Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu, MKD memutuskan bakal memproses Novanto dan Fadli meskipun tanpa aduan. (Baca: MKD Putuskan Proses Masalah Novanto-Fadli Tanpa Perlu Aduan)

Setya Novanto dan Fadli menghadiri acara Trump di sela-sela kegiatan di AS. Ada tiga agenda mereka selama di DPR, yakni menghadiri sidang The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union (IPU) di New York, bertemu dengan speaker house di Kongres Amerika, dan bertemu masyarakat Indonesia di AS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com