Kompas.com - 08/09/2015, 11:16 WIB
Setya Novanto, Fadli Zon, dan sejumlah anggota DPR RI lain berdiri di belakang Trump, sesekali turut bertepuk tangan. Getty via BBC IndonesiaSetya Novanto, Fadli Zon, dan sejumlah anggota DPR RI lain berdiri di belakang Trump, sesekali turut bertepuk tangan.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR Bambang Soesatyo mengakui kehadiran Ketua DPR Setya Novanto di kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump merupakan tindakan yang salah. Bambang pun meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan politisi Partai Golkar itu.

"Maklumlah para pimpinan DPR itu belum satu tahun menjabat. Mungkin masih mencari bentuk dan format. Kalau ada salah-salah kata atau salah-salah langkah, dengan segala kerendahan hati mohon dimaafkanlah," kata Bambang dalam saat dihubungi, Selasa (8/9/2015).

Bambang mengatakan, harus diakui bahwa kunjungan pimpinan DPR ke kampanye Donald Trump tak elok karena masih ada kandidat lainnya. Fraksi Partai Golkar pun tidak bisa menghalang-halangi para anggota fraksi lain yang ingin melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan. (Baca: Pemerhati Jam: Arloji Setya Novanto Lebih Mahal dari Arloji Obama-Pangeran William)

"Lebih dari itu, yang juga patut disesalkan adalah profil Trump sendiri yang bagi masyarakat Indonesia kurang positif, yakni raja judi, rasis, dan distigma anti-Islam," ucap Bambang.

Bambang menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme, kebijakan, pertimbangan, dan keputusan MKD. Namun, Bambang berharap sanksi MKD maksimal hanya teguran lisan. (Baca: Fadli Zon Sebut Orang yang Akan Jadi Pelapornya Gagal Paham)

Terkait sikap Fraksi Golkar sendiri, Bambang juga mengaku belum bisa menentukan. Sebab, Fraksi Golkar masih menunggu penjelasan anggotanya yang hadir dalam kampanye Trump.

Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI telah melakukan rapat internal terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Setya dan Wakil Ketua Fadli Zon saat kehadiran keduanya dalam acara jumpa pers yang digelar Trump.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu, MKD memutuskan bakal memproses Novanto dan Fadli meskipun tanpa aduan. (Baca: MKD Putuskan Proses Masalah Novanto-Fadli Tanpa Perlu Aduan)

Selain Novanto, ada pula Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Roem Kono, Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya, Wakil Ketua Komisi VII Setya Yudha, anggota Komisi IV Robert Jopy Kardinal, dan anggota Komisi V Markus Nari.

Setya merasa kehadirannya di kampanye Trump tak melanggar aturan. Kendati demikian, dia tetap menghormati proses yang dilakukan MKD selama berjalan dengan profesional dan tanpa intervensi. (Baca: Hadiri Kampanye Donald Trump, Ketua DPR Anggap Tak Langgar Kode Etik)



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Nasional
Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang 'Back Up' Mafia Tanah

[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang "Back Up" Mafia Tanah

Nasional
KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.