Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Komentar Anang Iskandar soal Warisan Kasus Era Budi Waseso

Kompas.com - 07/09/2015, 12:22 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisaris Jenderal Budi Waseso menyebut, masih ada 67 kasus korupsi yang datanya dipegang Bareskrim Polri. Budi minta penyidik Bareskrim tetap melanjutkan pengusutan kasus-kasus itu.

Bareskrim semasa kepemimpinan Budi juga tengah mengusut relatif banyak kasus yang hingga kini belum tuntas. Apa tanggapan Kabareskrim Polri yang baru, Komjen (Pol) Anang Iskandar, terkait warisan kasus-kasus tersebut?

Anang tidak menjawab lugas ketika ditanya oleh wartawan soal komitmennya melanjutkan penanganan kasus-kasus di era Budi Waseso. (baca: Komjen Anang: Saya Belum Pernah Ditelepon Atasan untuk Hentikan Penyidikan Kasus)

“Ya, mulai hari ini, tanggung jawab Pak Budi Waseso selaku Kabareskrim ada di tangan saya,” ujar Anang usai acara serah terima jabatan di Ruang Rupatama Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Wartawan kemudian bertanya kembali perihal yang sama. Namun, jawaban Anang tetap sama. (baca: Hingga Dirotasi, Budi Waseso Belum Laporkan Harta Kekayaannya)

“Ada di tangan saya, pokoknya ada di tangan saya,” kata mantan Kepala Badan Narkotika Nasional itu.

Anang mengaku belum bisa bicara banyak soal penanganan kasus-kasus yang belum selesai pada era Budi. Alasannya, ia mengaku belum membaca dan mempelajari laporan terakhir perkara-perkara di Bareskrim.

“Saya pelajari dululah. Gebrakan awalnya, ya dipelajari dulu, baru menggebrak,” kata Anang.

Budi Waseso sebelumnya enggan menyebut apa saja 67 kasus korupsi yang dimaksud. Namun, ia memastikan bahwa 67 kasus tersebut sedang dalam tahap penyelidikan di Bareskrim Polri. (baca: Budi Waseso: Masih Ada 67 Kasus Korupsi, Saya Minta Usut!)

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional sempat menggelar pertemuan dengan Budi sebelum pergantian Kabareskrim. Kompolnas mengonfirmasi laporan masyarakat soal perkara-perkara yang disebut tidak kunjung selesai. (baca: Banyak Kasus Belum Selesai, Kompolnas Minta Penjelasan Budi Waseso)

Salah satu komisioner Hamidah Abdurrahman mengatakan, beberapa kasus yang dilaporkan masyarakat tidak kunjung selesai adalah kasus dugaan korupsi kondensat, dugaan korupsi payment gateway, dugaan korupsi dalam program cetak sawah, dugaan korupsi mobile crane di Pelindo dan dugaan korupsi penanaman pohon di Pertamina Foundation.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com