Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Lebih Bagus Sedia Payung Sebelum Hujan

Kompas.com - 28/08/2015, 01:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berharap perdebatan mengenai dampak gejolak ekonomi yang mengancam Indonesia dihentikan. Ia lebih memilih mendorong pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk meredam dampak dari gejolak tersebut.

"Saya mengikuti perbincangan publik, termasuk di media sosial. Banyak yang diperbincangkan, tapi yang riil ekonomi dunia sedang mengalami masalah, dan fakta kedua, ekonomi Indonesia juga mengalami tekanan, gejolak, dan kesulitan," kata SBY, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/8/2015) malam.

SBY menuturkan, perdebatan mengenai gejolak ekonomi saat ini muncul karena ada yang menilai sama dengan krisis 1998 atau 2008. Tapi ada juga yang beranggapan sebaliknya. Ia menilai ancaman krisis tahun ini tidak sama persis seperti krisis 1998 atau 2008. Tapi ia menggarisbawahi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat, harga kebutuhan pokok terganggu, dan munculnya gelombang PHK.

"Ada juga yang mengatakan everything will be fine, tidak ada masalah," ujarnya.

SBY meminta pemerintah melihat masalah ekonomi secara rasional dan menyadari segala risikonya. Karena itu, ia berharap pemerintah segera membuat paket kebijakan penanganan krisis sebagai langkah antisipasi.

Presiden keenam Republik Indonesia itu berharap Indonesia tidak kembali mengalami krisis ekonomi seperti tahun 1998. Akan tetapi, ia meminta pemerintah tetap waspada dan harus segera memberikan respons saat ada tanda ekonomi Indonesia makin terpuruk ke arah sana.

"Kalau benar-benar kita aman, tidak mungkin terjadi seperti 1998, itu bagus. Tapi kalau ada tanda-tanda seperti itu, kita bisa berjaga-jaga," ujarnya.

SBY mengungkapkan pengalamannya saat Indonesia terkena dampak krisis ekonomi global pada 2008. Ia mengaku tetap membuat langkah antisipasi meski krisis 2008 tidak sedahsyat krisis 1998 lantaran kondisi Indonesia sudah lebih kuat dari sisi fundamental, politik dan sosial.

Sebagai buktinya, kata SBY, Indonesia berhasil meredam dampak krisis 2008. Ia menyebut Indonesia saat itu tetap mampu menjaga angka pertumbuhan ekonomi di level 4,5 persen, jauh lebih baik dibanding negara lain anggota G20.

"Artinya, apa yang kita lakukan dulu bisa meminimalkan dampak. Itu sejarah, bukti nyata, bahwa lebih bagus saya sedia payung sebelum hujan, palingan capek karena kurang tidur. Kalau pemerintah lebih sigap lagi, saya senang," kata SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com