Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capim KPK Ini Ditanya soal Korupsi Mantan Gubernur Sumut

Kompas.com - 24/08/2015, 18:10 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) Destry Damayanti menanyakan kasus dugaan korupsi yang pernah ditangani KPK kepada seorang calon pimpinan KPK, Chesna Fizetty Anwar.

Kasus yang ditanyakan terkait kasus korupsi mantan Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin. Destry menanyakan hal itu untuk mengklarifikasi aduan masyarakat yang diterima Pansel KPK.

"Bagaimana hubungan ibu dengan kasus korupsi mantan Gubernur Sumatera Utara?" tanya Destry kepada Chesna, dalam wawancara tahap akhir calon pimpinan KPK, di Gedung Setneg, Jakarta, Senin (24/8/2015).

"Maaf bu, saya tidak ingat," jawab Chesna.

Tidak puas dengan jawaban Chesna, Destry kembali menegaskan pertanyaannya. "Kasus korupsi Syamsul Arifin mantan Gubernur Sumatera Utara tahun 2010?" tanya Destry kembali.

"Tidak tahu bu, saya sudah mengundurkan diri (dari KPK)," kata Chesna.

Pertanyaan Destry itu adalah pertanyaan pamungkas sebelum wawancara terhadap Chesna berakhir. Chesna adalah mantan Direktur Pengawasan Internal KPK, dan kini menjabat Direktur Kepatuhan Standard Chartered Bank.

Seusai wawancara, Destry mengatakan, pertanyaannya kepada Chesna terkait kasus korupsi Syamsul Arifin adalah untuk mengklarifikasi laporan dari masyarakat. Pansel KPK belum dapat membuat penilaian selama proses wawancara terhadap 19 calon pimpinan KPK selesai dilaksanakan.

Proses wawancara tahap akhir calon pimpinan KPK pada hari ini telah diikuti oleh tujuh calon pimpinan KPK. Wawancara 12 calon lainnya akan dilanjutkan pada 25-26 Agustus 2015.

"Itu laporan dari masyarakat, kami tanyakan (kepada Chesna) tapi tidak terjawab. Kita akan coba konfirmasi dengan lembaga lain seperti PPATK," kata Destry.

Syamsul Arifin ditahan KPK karena kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat. Syamsul diminta didakwa melakukan korupsi APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2000-2007 saat dirinya menjabat sebagai Bupati Langkat Sumatera Utara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com