Kampanye Hitam Pilkada Diprediksi Tak Sekeras Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat media sosial, Nukman Luthfie, memprediksi bahwa kampanye hitam melalui internet menjelang pemilihan kepala daerah serentak tidak akan seramai pemilihan presiden tahun lalu. Menurut dia, kampanye hitam kemungkinan masih ada, tetapi kampanye negatif akan lebih banyak.

"Pilkada kali ini enggak sekeras pilpres. Jadi black campaign enggak dominan, bahkan kayaknya enggak ada. Yang ada negative campaign," ujar Nukman saat dihubungi, Minggu (2/8/2015).

Menurut Nukman, salah satu hal yang membuat panasnya perang di dunia maya pada Pilpres 2014 adalah adanya dua calon, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto, yang memiliki massa pendukung sama kuat. Selain itu, banyak isu yang bisa diungkit oleh para pendukungnya untuk menjatuhkan satu sama lain. Kondisi itu berbeda dari calon-calon kepala daerah dalam pilkada tahun ini.

"Jokowi versus Prabowo, yang sama-sama punya pendukung garis keras di social media, isunya pun banyak," kata Nukman.

Secara terpisah, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar mengatakan bahwa media sosial akan tetap menjadi sarana kampanye bagi para calon kepala daerah. Ia memperkirakan, "aktor" yang bermain di media sosial selama pilkada akan semakin variatif.

"Soal fitnah tetap (ada). Saya rasa polarisasi pilkada jauh lebih variatif aktor dan isunya," kata Haris.

Namun, kata Haris, bisa juga pilkada serentak akan sepi dari kampanye hitam di media sosial karena banyaknya calon tunggal. Ia berpendapat bahwa pemerintah tidak dapat mencegah adanya kampanye hitam maupun negatif tersebut. Yang dibutuhkan adalah kesadaran bersama untuk menyukseskan pilkada dengan baik.

"Perlu edukasi bersama, bukan dari pemerintah. Makin pemerintah bicara, makin enggak dianggap kan oleh masyarakat," ujar Haris.

Pilkada serentak tahun ini direncanakan berlangsung pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Hingga Sabtu kemarin, setidaknya ada 11 daerah yang hanya memiliki satu bakal calon pasangan kepala daerah. Jika hanya ada calon tunggal di daerah tersebut, maka pilkada akan ditunda hingga 2017.