Demokrat Akan Usung Kerabat Petahana yang Maju Pilkada

"Tergantung orangnya. Selama dia berkualitas, baik untuk rakyat, kita usung walaupun kerabat petahana," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Jakarta, Minggu (12/7/2015).

Hinca meminta masyarakat tidak selalu berpikir negatif terhadap kerabat petahana yang maju di pilkada.

Menurut dia, belum tentu hal tersebut akan menciptakan politik dinasti dan oligarki. "Kita jangan memukul sama rata," kata Hinca.

Sebelum putusan MK soal kerabat petahana ini keluar, lanjut Hinca, Demokrat sama sekali tak mengusung kerabat petahana.

Namun setelah, putusan MK diketok, Demokrat akan terbuka bagi kerabat petahana yang akan mendaftar. "Putusan MK final dan mengikat. Harus kita hormati," ucap Hinca.

MK mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Mahkamah menilai, aturan yang membatasi calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana itu, telah melanggar konstitusi dan mengandung muatan diskriminasi.

Hal itu bahkan diakui oleh pembentuk undang-undang, di mana pasal tersebut memuat pembedaan perlakuan yang semata-mata didasarkan atas status kelahiran dan kekerabatan seorang calon kepala daerah dengan petahana.

Adapun, permohonan uji materi ini diajukan oleh seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Adnan Purichta Ichsan.